London (ANTARA) - Perdana Menteri Boris Johnson pada Senin (4/1) memerintahkan Inggris untuk kembali melakukan lockdown (karantina) nasional demi menahan lonjakan kasus COVID-19, yang mengancam akan membuat sistem kesehatan kewalahan sebelum program vaksin mencapai masa kritis.
Perintah itu dikeluarkan hanya beberapa jam setelah pemerintah memuji keberhasilan Inggris sebagai negara pertama yang mulai meluncurkan vaksin hasil pengembangan Universitas Oxford dan AstraZeneca untuk melawan COVID-19.
Baca juga: Pemerintah China laporkan 33 kasus baru harian COVID-19
Johnson mengatakan varian baru virus corona, yang lebih menular dan pertama kali diidentifikasi di Inggris serta sekarang bermunculan di banyak negara, menyebar sangat cepat dan karena itu tindakan perlu segera dijalankan guna memperlambat penularan.
"Saat saya berbicara dengan Anda malam ini, rumah-rumah sakit kita mengalami tekanan lebih berat karena COVID dibandingkan sejak pandemi ini mulai muncul," kata Johnson dalam pidato yang disiarkan televisi ke seluruh negeri.
"Dengan sebagian besar negeri sudah berada di bawah tindakan ekstrem, jelas bahwa kita perlu berbuat lebih banyak bersama-sama untuk mengendalikan varian baru ini," katanya.
"Karena itu kita harus melakukan karantina nasional, yang cukup sulit untuk menahan varian ini. Itu berarti pemerintah sekali lagi memerintahkan Anda untuk tetap berada di rumah."
Toko-toko dan industri layanan yang tidak penting harus tetap ditutup.
Sementara itu, sekolah dasar dan menengah akan tutup mulai Selasa bagi semua siswa, kecuali anak-anak yang rentan dan mereka yang orang tuanya merupakan para petugas kunci.
Johnson mengatakan berbagai pembatasan itu berarti semua ujian tidak mungkin dilanjutkan musim panas ini.
Peniadaan ujian membuat Inggris mengalami tahun akademik kedua berturut-turut saat pandemi COVID-19 merusak program pendidikan siswa dan rencana masa depan.
Johnson mengatakan bahwa jika peluncuran vaksin berjalan sesuai rencana dan jumlah kematian berkurang berkat karantina wilayah, Inggris mungkin akan mulai mencabut pembatasan pada pertengahan Februari.
Ia mendesak semua pihak agar berhati-hati tentang kerangka waktu itu dan meminta mereka untuk mematuhi aturan.
Saat Inggris bergulat dengan jumlah kematian tertinggi keenam di dunia dan kasus kembali mencapai titik tertinggi, kepala penasihat medis negara itu mengatakan penyebaran COVID-19 berisiko membuat sebagian besar sistem kesehatan dalam waktu 21 hari akan kewalahan.
Pemerintah Johnson sebelumnya menggembar-gemborkan "kemenangan" ilmiah karena Inggris menjadi negara pertama di dunia yang mulai memvaksinasi penduduknya dengan suntikan vaksin Oxford/AstraZeneca.
Namun walaupun program vaksinasi sudah diluncurkan, jumlah kasus COVID-19 dan kematian terus meningkat.
Sejak pandemi mulai muncul, sudah lebih dari 75.000 orang di Inggris meninggal akibat COVID-19 --dalam 28 hari sejak mereka dinyatakan positif terpapar virus corona.
Rekor 58.784 kasus baru corona dilaporkan pada Senin.
Ekonomi Inggris mengalami kehancuran bersejarah hampir 20 persen pada periode April-Juni tahun 2020, ketika sebagian besar bisnis ditutup saat lockdown pertama.
Baca juga: Kasus COVID-19 di Riau menurun hari ini, hanya 68 positif
Baca juga: Pasien COVID-19 yang dirawat inap di Wisma Atlet berkurang sebanyak 145 orang
Sumber: Reuters
Penerjemah: Tia Mutiasari
Berita Lainnya
Rinitis alergi tidak kunjung sembuh waspada penyakit penyerta atau multimorbiditas
25 April 2024 17:01 WIB
Seorang ibu di Zambia berhasil menyelamatkan balitanya dari serangan macan tutul
25 April 2024 16:41 WIB
Menhub Budi Karya siap fasilitasi investasi Jepang pada proyek TOD MRT Jakarta
25 April 2024 16:22 WIB
Wapres: Identifikasi faktor penghambat percepatan penurunan prevalensi stunting
25 April 2024 16:05 WIB
WhatsApp uji coba fitur baru telepon tanpa perlu simpan kontak
25 April 2024 15:55 WIB
Album baru Taylor Swift lewati 1 miliar streaming di platform Spotify
25 April 2024 15:41 WIB
Erick Thohir lanjutkan kerja sama dengan pelatih STY untuk timnas hingga 2027
25 April 2024 15:30 WIB
Mendag Zulkifli Hasan imbau masyarakat tak khawatir nilai rupiah karena devisa kuat
25 April 2024 15:20 WIB