DPRD Dumai Mengaku Kewalahan Urus Roro
Dumai, 25/5 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, Riau, mengaku kewalahan mengurus masalah kerakyatan terkait kapal penyebrangan antarpulau Dumai-Rupat yang saat ini terhenti.
"Kita tinggal tunggu saja masyarakat bereaksi. Biasanya kalau sudah di demo, baru pemerintah proaktif," kata Sufriagus,anggota Komisi III DPRD Dumai yang membidangi permasalahan kapal penyebrangan jenis "roll-on/roll-of" (Roro), di Dumai, Selasa (24/5).
Ia mengakui, saat ini pihaknya kewalahan menghadapi para pejabat eksekutif pada bidang perhubungan baik yang berada di pemerintahan Kota Dumai dan Provinsi Riau di Pekanbaru.
"Pejabatnya sudah tak lagi mendengarkan apa kata wakil rakyat," jelasnya.
Sufriagus menguraikan, sejak dilakukan penarikan kapal penyebrangan antarpulau jenis Landing Craft - Tank (LCT) yang sebelumnya juga ditolak oleh pihak Administrator Pelabuhan Dumai dan Dirjen Perhubungan Laut, hingga sekarang belum ada kejelasan kapan kapal pengganti akan masuk dan beroperasi di Dumai.
Ia menjelaskan, pihaknya juga telah berulang kali mengkonfirmasikan kelanjutan pengadaan kapal penyebrangan Roro Dumai-Rupat ke Dinas Perhubungan Provinsi Riau di Pekanbaru, namun juga belum ada kejelasan.
"Mereka katanya sudah mengusahakan, namun buktinya sampai batas dua minggu ini, pernyataan itu tidak juga terbukti," ungkapnya.
Kapal LCT sebelumnya juga telah mendapat penolakan keras oleh Dirjen Perhubla Kementerian Perhubungan mengingat konstruksinya yang tidak memenuhi ketentuan sebagai kapal pengangkut penumpang.
Terkait hal itu, pihak Kementrian menyarankan, agar Pemerintah Kota Dumai melakukan perombakan konstruksi yang hingga kini tak kunjung terlaksana.
Keputusan itu disampaikan secara langsung oleh pihak Kementrian Perhubungan kepada sejumlah Anggota Komisi III DPRD Dumai di Jakarta tepatnya Jumat (6/5) lalu.
Pewarta : Fazar Muhardi
Editor:
Fazar Muhardi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
