Anggota DPRD Riau minta dibentuk tim razia perusahaan perkebunan

id Dprd riau,karhutla riau, riau berasap, karhutla terkini

Anggota DPRD Riau minta dibentuk tim razia perusahaan perkebunan

Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi (ANTARA/Diana S)

Pekanbaru (ANTARA) - Anggota DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan akan menyuarakan pembentukan tim gabungan razia perizinan perkebunan sebagai upaya untuk mengevaluasi seluruh izin kepemilikan lahan oleh korporasi di wilayah itu.

"Kalau biasanya kendaraan yang dirazia, hari ini kita adakan razia bagi perusahaan perkebunan. Saya akan suarakan untuk dibentuk tim razia perkebunan ini. Kami, DPRD Riau bersama Pemprov, aparat penegak hukum dan instansi terkait juga nanti tergabung dalam tim ini," ucap Husaimi Hamidi di Pekanbaru, Jumat.

Husaimi mengatakan keberadaan tim tersebut sebagai tindak lanjut dari temuan KPK dan Pansus Monitoring lahan DPRD Riau terkait adanya penguasaan satu juta hektare lahan ilegal di wilayah setempat.

"Sebagai wakil rakyat yang memiliki dapil, tentu kami tahu kondisi di daerah-daerah. Apalagi berdasarkan laporan masyarakat banyak yang tidak memiliki izin perusahaan itu.Ini apakah tidak tersentuh hukum atau bagaimana. Makanya kita mendorong tim razia ini terbentuk," sambung Anggota DPRD Riau asal Kabupaten Rokan Hilir itu.

Sementara itu, Anggota DPRD Riau Ade Hartati Rahmat mengatakan persoalan fundamental yang harus dibenahi untuk mencegah kebakaran besar di Riau yakni dengan menertibkan izin perusahaan perkebunan.

"Karhutla ini akan teratasi dengan adanya komitmen dari pemerintah untuk mengevaluasi seluruh izin lahan yg dibakar, yang nyata berada di area konsesi perusahaan," ucap Ade.

Dia menuding keberadaan korporasi yang menggarap hutan di Riau menjadi "dalang" karhutla. Apalagi berdasarkan temuan pansus monitoring lahan DPRD Riau beberapa waktu lalu, banyak izin perusahaan yang menyalahi aturan.

"Dari hasil pansus monitoring lahan, banyak ditemukan izin yang menyalahi luasan dan saat ini terbukti bahwa bencana asap masalah fundamentalnya, bukanlah karena kebakaran, tapi pada penguasaan lahan," ucap Politisi PAN Riau itu.

Menurutnya, anggaran pencegahan karhutla tidak akan efektif tanpa didukung dengan komitmen menertibkan perkebunan ilegal.

Baca juga: Demo rusuh, Rektor Unri minta maaf kepada Polda Riau atas insiden G17S

Baca juga: VIDEO - Aksi Kamisan di Pekanbaru angkat isu kabut asap karhutla

Baca juga: Polisi tangkap sindikat internasional selundupkan narkoba manfaatkan karhutla


Pewarta :
Editor: Riski Maruto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar