Menko Zulkifli Hasan perkuat sektor pangan atasi 30 persen kemiskinan

Kamis, 30 April 2026 07:55 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (ANTARA/Sumarwoto)

Pekanbaru (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari sektor pangan, sekitar 30 persen kemiskinan nasional berkaitan langsung dengan akses dan ketersediaan pangan, terutama di wilayah pedesaan.

"Kalau kita bicara pangan, kita bicara 30 persen rakyat Indonesia yang tertinggal, kita bicara rakyat miskin, desa-desa, UMKM, ekonomi desa, hak-hak rakyat, dan kehormatan rakyat," kata Zulkifli dalam sambutannya saat melantik pengurus PAN se-Riau di Gelanggang Remaja Pekanbaru, Rabu malam.

Zulkifli Hasan menyoroti dampak panjang dari sistem pasar bebas yang telah berlangsung selama hampir tiga dekade. Ia menegaskan bahwa isu pangan tidak sekadar soal komoditas, melainkan menyangkut kehidupan masyarakat luas.

"Selama 29 tahun pasar bebas yang berkuasa, yang punya uang yang bisa beli, tidak menekankan pada swasembada pangan . Padahal tidak seperti itu, ini yang harus kita ubah," ujar Zulkifli Hasan.

Zulkifli Hasan juga membandingkan kondisi harga pangan di Indonesia dengan negara tetangga seperti Thailand. Ia menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia harus mengeluarkan biaya lebih tinggi untuk kebutuhan dasar dibandingkan Thailand.

"Untuk makan nasi harus mengeluarkan Rp14 ribu untuk 1 kg beras. Untuk tahu tempe sekitar Rp12 ribu per kilo, dan gula sampai Rp15 ribu per kilo. Sementara di Thailand, beras, gula, dan kedelai hanya sekitar Rp4 ribu per kilo," ungkapnya.

Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan ironi, karena hidup ditengh kemiskinan namun dibebani denga biaya hidup yang lebih tinggi dibanding negara tetangga. Oleh karena itu, pemerintah berupaya melakukan perubahan signifikan sejak 2024.

Salah satu langkah yang diambil adalah deregulasi besar-besaran di sektor pangan. Zulkifli Hasan menyebut, aturan-aturan yang dianggap menghambat telah dipangkas dengan dukungan penuh dari Presiden Prabowo Subianto.

"Baru aturan saja yang dipangkas, pada 2025 kita sudah surplus 4,2 juta ton beras. Produksi naik 13 persen, pendapatan juga naik 13 persen. Ini kebijakan, ini ideologi,” tegasnya.

Selain sektor pertanian, pemerintah juga menyoroti kesejahteraan nelayan yang dinilai masih lemah dalam rantai distribusi. Banyak nelayan tidak memiliki daya tawar karena keterbatasan fasilitas penyimpanan dan distribusi hasil tangkapan.

"Nelayan tidak punya daya tawar. Tangkapan banyak justru bingung menjualnya. Sampai di darat tidak ada pabrik es, akhirnya tidak laku dan akhirnya busuk," jelas Zulkifli Hasan.

Sebagai solusi, pemerintah merencanakan pembangunan 2.000 kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas seperti cold storage, tempat pelelangan ikan, serta sistem penetapan harga acuan. Selain itu, penguatan koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat memperkuat penyerapan hasil pangan dan meningkatkan ekonomi nasional.