Moskow (ANTARA) - Para diplomat dari Lebanon dan Israel membahas hubungan ekonomi, termasuk rencana rekonstruksi kawasan perbatasan yang rusak akibat perang, dalam pertemuan langsung pertama mereka selama lebih dari tiga dekade.
Laporan Axios pada Kamis, mengutip sumber yang mengetahui pembicaraan tersebut, menyebutkan bahwa pertemuan berlangsung di Munisipalitas Naqoura, Lebanon Selatan, Rabu, di sela-sela rapat bulanan komite pemantau gencatan senjata yang dipimpin Amerika Serikat (AS).
Baca juga: Lebanon--Israel Siap Duduk Lagi: Negosiasi Gencatan Senjata Berlanjut 19 Desember
Isu utama dalam pertemuan itu adalah kerja sama ekonomi di wilayah Lebanon Selatan, terutama terkait rekonstruksi area yang terdampak perang. Axios mengutip sumber yang mengatakan bahwa agenda ini menjadi pembahasan paling signifikan di antara kedua pihak.
Menurut pejabat AS yang berbicara kepada Axios, visi jangka panjang Washington mencakup pembentukan “zona ekonomi Trump” di sepanjang perbatasan Lebanon-Israel yang dirancang bebas dari kehadiran Hizbullah dan senjata berat.
Komite tersebut, yang dikenal sebagai “mekanisme”, merupakan format yang mempertemukan Lebanon, Israel dan Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) dengan dukungan AS dan Prancis. Mekanisme itu bertujuan memantau pelaksanaan kesepakatan penghentian permusuhan.
Lebanon berulang kali menuduh Israel melanggar kedaulatannya secara sistematis, meskipun telah tercapai kesepakatan gencatan senjata pada November 2024.
Militer Israel masih mempertahankan kehadiran mereka pada lima titik strategis di Lebanon Selatan, termasuk bagian utara Desa Ghajar, yang oleh otoritas Lebanon dianggap sebagai bentuk pendudukan berkelanjutan dan pelanggaran terhadap Resolusi 1701 Dewan Keamanan PBB.
Baca juga: Upaya Bangun Ulang Lebanon Terhenti: 326 Alat Berat Dihancurkan Israel
Militer Israel menyatakan bahwa serangan-serangan yang mereka lakukan menargetkan infrastruktur militer milik Hizbullah.
Tel Aviv juga berkali-kali menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan serangan ke Lebanon untuk menghilangkan para pemimpin sayap militer Hizbullah dan ancaman yang ditimbulkan kelompok tersebut.
Sumber: Sputnik-OANA
