BKKBN Hadapi Kendala Anggaran Akibatkan Program Stagnan

Kamis, 4 September 2014 20:33 WIB

Pekanbaru (Antarariau.com) - Inspektur Utama BKKBN, Dra. Mieke Selfia Sangian mengatakan realiasasi program keluarga berencana paruh tahun 2014 tercatat masih stagnan antara lain lebih akibat anggaran yang tidak stabil.

"Berdasarkan evaluasi RPJM 2014 dukungan anggaran untuk BKKBN memang belum stabil, malahan semua lembaga melakukan efisiensi, ada pula dana yang diblokir sehingga realisasi program KB belum sesuai yang diharapkan," kata Mieke Selfia Sangian, usai membuka rapat penelaahan program kependudukan KB dan pembangunan keluarga di Provinsi Riau tahun 2014, di Pekanbaru, Kamis.

Menurut Mieke, pada kondisi anggaran yang tidak stabil tersebut telah mengakibatkan angka TFR rata-rata nasional cukup tinggi yang mencapai 2,6.

Artinya, tiap tahun setiap ibu melahirkan anak rata-rata dua anak lebih, sehingga ini sekaligus akan mendorong terjadinya ledakan penduduk.

"Oleh karena itu pada percepatan Agustus- September 2014, maka seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) pada kabupaten dan kota harus terpadu bersama BKKBN mengkaji dan menganalisa dalam pendukung percepatan pembangunan keluarga berencana,"katanya.

Selain itu, untuk tingkat pusat terus diupayakan kerjasama secara holistik dan ternitegratif antara BKKBN dengan Kementrian Agama, Menpan RB dan Mendagri.

Terkait dengan pemerintahan baru saat ini, jika berkenan dalam kepemimpinan Presiden terpilih Jokowi, diharapkan keberadaan BKKBN ke depan berada dalam satu Kementrian Kependudukan BKKBN, atau minimal BKKBN setingkat Mentri sehingga bisa ikut rapat bersama Presiden.

Keberadaan lembaga BKKBN yang cukup baik itu maka tentunya akan menjadi lebih diperkuat sehingga berbagai usulan kegiatan dan anggaran akan lebih bisa direspon Pemerintah.

"Usulan ini penting antara lain untuk mendukung suksesnya upaya meraih bonus demografi, yang dilatarbelakangi pada tahun 2010, tercatat sebanyak 64 juta jiwa remaja, penduduk lansia sebanyak 18-20 juta jiwa,"katanya.

Untuk menyambut bonus demografi itu, maka pada tahun 2020-2030, para remaja tersebut akan memiliki tanggungan terhadap lansia usia non produktif dengan perbandingan 100 usia produktif menanggung 44-46 orang non produktif. Kendati kini justru menjadi 100 usia produktif telah menanggung 46-48 orang usia non produktif.

Ia mengakui memang BKKBN telah mendapatkan rapor merah sehingga diperlukan keterpaduan program antara lain dengan memacu sejumlah program bahwa dengan jumlah penduduk yang banyak itu harus berkualitas sekaligus bisa menjadi modal pembangunan yang baik.

"Saat ini tercatat sebanyak 46 juta jiwa jumlah generasi muda di Indonesia, dari 250 juta jiwa penduduk sehingga jika tidak digarap dengan baik tentu mereka akan menjadi generasi tidak berkualitas, dan ini akan menjadi ancaman dan bukan peluang," katanya.

Direktur Kespro BKKBN dr Wicaksono mengatakan, untuk menekan angka TFR maka BKKBN telah menggencarkan program percepatan penggunaan alat kontrasepsi (alkon) bagi 5 juta perempuan Indonesia yang selesai bersalin melalui kegiatan pedekatan promosi konseling di 26.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama dan kedua.

"Kegiatan ini diharapkan meningkatnya 60 persen penggunaan percepatan kontrasepsi dalam bentuk sterilisasi MOW, MOP, Iud, Implan, suntik, pil dan kondom. Untuk jangka panjang mereka akan diarahkan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)," katanya.