Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan pemulangan 270 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga terlibat sebagai pekerja atau pelaku judi online (judol) di negara Myanmar.
"Masih ada 270 WNI di Myawaddy, Myanmar yang tengah kita upayakan pemulangannya. Jadi perlu diingat yang terlibat judol (online scammer) bukan hanya sebagai korban, tepi juga sebagai pelaku," kata Direktur Pelindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Judha Nugraha, di Tangerang, Jumat.
Menurutnya, WNI tersebut sebagian bukan hanya menjadi korban, tetapi ada menjadi pelaku judi online serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Yudha juga membeberkan, terdapat dari WNI itu yang pernah bekerja selama dua setengah tahun di sektor judi online di negara Philipina, Laos, dan akhirnya ke Myawaddy, Myanmar.
"Ada juga yang ditawari bekerja sejak di Indonesia, kebanyakan ditawari kerja di Thailand. Kemudian ketika tiba di Thailand, diseberangkan ke Kota Myawaddy melalui Maiso," tuturnya.
Dalam waktu dekat ini, kata dia, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI akan melakukan proses evakuasi terhadap 92 Warga Negara Indonesia (WNI) yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myawaddy, Myanmar.
"Ada 92 orang WNI sedang proses untuk pemulangan ke Indonesia," ucapnya.
Dari 92 warga negara Indonesia tersebut, sebagian merupakan pekerja migran yang kemudian menjadi korban penyekapan dan penyiksaan di Myawaddy, Myanmar.
Hingga Februari tahun 2025, terdapat 6.800 warga negara Indonesia terlibat dalam sindikat kasus TPPO dan sebagai pekerja judi online. Berdasarkan catatan Kemlu, ada 10 negara sebagai tujuan untuk bekerja, termasuk di Myanmar.
"Total ada kurang lebih 6.800 warga negara kita yang terlibat kerja judi online dan angkanya masih terus bertambah. Oleh karena itu kami sangat mengimbau upaya kita bukan sekedar menyelamatkan warga kita dari berbagai macam negara," kata dia.
Baca juga: Anggota DPR dukung pemerintah investigasi penembakan WNI di Malaysia
Baca juga: WNI ditembak di Malaysia, KP2MI: Pencegahan PMI ilegal butuh peran semua pihak
