Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan optimistis andil diskon listrik terhadap deflasi Januari 2025 menjadi bukti dampak positif program terhadap perekonomian nasional.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menjelaskan kebijakan program diskon tarif listrik sebesar 50 persen kepada sebagian besar pengguna merupakan bagian dari program Pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi.
“Kebijakan ini berdampak positif bagi perekonomian sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga,” kata Febrio di Jakarta, Senin.
Pada Januari 2025, secara bulan ke bulan terjadi deflasi sebesar 0,76 persen (mtm) terutama didorong oleh program diskon tarif listrik di tengah kenaikan harga beberapa komoditas pangan akibat musim hujan.
Berdasarkan komponen, tren penguatan inflasi inti terus berlanjut mencapai 2,36 persen (yoy), mencerminkan permintaan yang masih tumbuh. Beberapa kelompok yang meningkat, antara lain pakaian dan alas kaki, pendidikan, peralatan rumah tangga, perawatan pribadi, dan jasa lainnya.
Musim hujan yang masih berlangsung juga mendorong naiknya beberapa harga pangan sehingga menyebabkan peningkatan inflasi harga bergejolak mencapai 3,07 persen (yoy).
Beberapa komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga antara lain produk unggas, cabai rawit, dan ikan segar.
Di sisi lain, komponen harga diatur Pemerintah tercatat mengalami deflasi 6,41 persen didorong oleh program diskon tarif listrik. Normalisasi tarif transportasi pasca libur Natal dan Tahun Baru, seperti tarif kereta api dan angkutan udara, juga berdampak pada menurunnya inflasi kelompok jasa angkutan penumpang.
Pemerintah terus berupaya menjaga inflasi tetap terkendali guna mendukung terjaganya daya beli masyarakat, terutama menjamin akses pangan. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga inflasi pada interval sasaran dengan dukungan koordinasi pusat dan daerah melalui TPIP dan TPID.
Selain itu, Pemerintah juga secara konsisten melakukan kebijakan untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan, termasuk meningkatkan produksi dan memperkuat cadangan pangan guna mencapai ketahanan pangan.
“Dalam mempersiapkan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idul Fitri, Pemerintah akan terus memitigasi risiko gejolak yang mungkin terjadi,” tutup Febrio.
Dalam kesempatan terpisah, Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan pihaknya memasukkan diskon tarif listrik dalam dalam perhitungan inflasi sebagaimana yang dipandu oleh Consumer Price Index Manual. Indeks ini menjadi acuan bagi seluruh kantor statistik di dunia, termasuk BPS dalam menghitung Indeks Harga Konsumen (IHK).
Diskon atau harga penawaran khusus dicatat dalam perhitungan inflasi jika kualitas barang atau jasa sama dengan kondisi normal, kemudian harga diskon bisa didapatkan atau tersedia untuk banyak orang.
“Maka, diskon tarif listrik sebesar 50 persen juga tercatat dalam perhitungan inflasi yang dilakukan oleh BPS yang kami umumkan hari ini,” ujarnya.
Berdasarkan catatan BPS, tarif listrik mengalami deflasi sebesar 32,03 persen pada bulan lalu, dengan andil terhadap deflasi umum sebesar 1,47 persen.
Baca juga: Dukung penerapan pemberlakuan PPKM darurat, diskon listrik diperpanjang hingga September
Baca juga: Ekonomi mulai pulih, stimulus diskon listrik langkah tepat untuk dihentikan
