KP2KP Bagansiapiapi edukasi UU HPP ke warga Tionghoa

Pekanbaru (ANTARA) - Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bagansiapiapi memberikan sosialisasi terkaitUndang Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di lingkungan Yayasan Multi Marga Tionghoa Indonesia

Bagansiapiapi.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Kantor Yayasan Multi Marga Tionghoa Indonesia Bagansiapiapi, Jumat, (10/12).

Sosialisasi tersebut dilakukan Kepala KP2KP Bagansiapiapi LasroSupiatman Siahaan didampingi petugas lainnya di Kantor Yayasan Multi Marga Tionghoa

Indonesia Bagansiapiapi.

Dalam kesempatan tersebut, Lasro Siahaan mengatakan tujuan dibentuknya UU HPP ini

adalah untuk memperluas basis perpajakan, menciptakan keadilan, kesetaraan, kepastian hukum, memperkuatadministrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan.

"Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan mulai berlaku mulai tahun pajak 2022, perubahan Undang-Undang Pajak

Pertambahan Nilai dan pajak karbon mulai berlaku 1 April 2022, perubahan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan

berlaku mulai tanggal diundangkan, kebijakan Program Pengungkapan Sukarela berlaku 1 Januari sampai dengan 30Juni 2022," jelas Lasro.

Lasro Siahaan berharap dengan diadakannya sosialisasi ini dapat mencerahkan pemahaman wajib pajak dan ikutmendukung pelaksanaan UU HPP.

Kegiatan penyuluhan ini mendapatkan respons positif, terlihat dari antusiasme peserta aktif memberikanpertanyaan terkait materi yang disosialisasikan.

“Berapa tarif untuk pengungkapan aset di program PPS?” tanya salah satu peserta acara.

“WP OP dan Badan yang merupakan peserta Tax Amnesty dikenakan tarif 8 persen untuk aset luar negeri repatriasi dan

aset dalam negeri, dan untuk WP OP yang bukan merupakan peserta Tax Amnesty dikenakan tarif 14 persen”, jelas Lasro

Siahaan.

Kegiatan berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19,antara lain mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak.