Jakarta (ANTARA) - Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Jakarta Barat melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap 156 perusahaan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) periode 3-25 Juli 2021.
Dari hasil penindakan di delapan kecamatan tersebut, beberapa perusahaan ada yang dikenakan sanksi penutupan sementara hingga denda administrasi.
Baca juga: Peduli warga isoman, Kapolres Bengkails siapkan beras satu ton
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Jakarta Barat Tamo Sijabat di Jakarta, Kamis, menyebutkan sebanyak 34 perusahaan dikenakan teguran tertulis, tujuh perusahaan diberikan sanksi penutupan 3 x 24 jam, dan 11 perusahaan dikenakan pencabutan izin sementara.
Sedangkan berdasarkan data, dua perusahaan dikenakan sanksi administrasi denda sebesar Rp10.000.000. Dua perusahaan itu berlokasi di kawasan Grogol Petamburan.
Baca juga: Mendagri sebut penurunan kasus positif di Indramayu bukti keberhasilan PPKM
"Sedangkan 102 perusahaan kita temukan tidak ada pelanggaran," kata Tamo.
Menurut Tamo, mayoritas jenis pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, yakni tetap beroperasi walaupun tidak tergolong esensial dan kritikal hingga tidak menerapkan protokol kesehatan.
Dengan pendidikan ini, Tamo berharap para pelaku usaha lebih patuh kepada protokol kesehatan dan ketentuan PPKM.
Dia juga memastikan akan melakukan penjagaan lebih ketat selama PPKM diperpanjang hingga awal Agustus mendatang.
Baca juga: Bupati Bengkalis salurkan bantuan beras PPKM kepada 20.291 KPM
Selama pemberlakuan PPKM, Satpol-PP Jakarta Barat sidak 156 perusahaan
Tangkapan layar Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria (kanan) ketika melakukan sidak di salah satu kantor yang melanggar PPKM Darurat di Jakarta Selatan, Rabu (7/7/2021). (ANTARA/Instagram@arizapatria.)
