Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Inggris mengumumkan, Kamis (25/2), bahwa pihaknya menjatuhkan sanksi tambahan kepada junta militer Myanmar, yang kini menyasar panglima tertinggi Jenderal Min Aung Hlaing serta lima petinggi lain Dewan Administrasi Negara.
"Sanksi ini akan melarang mereka untuk bepergian ke Inggris Raya, dan akan mencegah bisnis dan institusi menangani dana atau sumber daya ekonomi mereka di Inggris," dikutip dari keterangan Kedutaan Inggris di Jakarta pada Jumat.
Baca juga: Penentang kudeta Myanmar sambut baik adanya sanksi baru dari Inggris dan Kanada
Pascakudeta pemerintahan resmi Myanmar pada awal bulan ini, pihak junta militer membentuk Dewan Administrasi Negara (SAC) sebagai otoritas yang menjalankan fungsi negara itu. Jenderal Min Aung Hlaing mengambil alih kuasa tertinggi di dalamnya.
"Panglima Tertinggi, sebagai Ketua SAC dan Kepala Tatmadaw (militer), dijatuhi sanksi atas keterlibatannya dalam mengawasi dan mengarahkan pelanggaran HAM serius sejak kudeta 1 Februari," kata pihak Inggris.
Sanksi tahap dua dari Inggris ini menyusul sanksi sebelumnya kepada 19 tokoh militer Myanmar, yang disebut Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab sebagai "pesan yang jelas kepada rezim militer di Myanmar bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia akan dimintai pertanggungjawaban."
Lima tokoh petinggi lain di dewan yang juga dijatuhi sanksi oleh Inggris adalah Sekretaris SAC Letjen Aung Lin Dwe, Sekretaris Bersama SAC Letjen Ye Win Oo, Jenderal Tin Aung San, Jenderal Maung Maung Kyaw, dan Letjen Moe Myint Tun.
Di bawah sanksi ini, Inggris akan menghentikan sementara promosi perdagangan dengan Myanmar, dan Departemen Perdagangan Internasional Inggris memimpin penerapannya demi memastikan "perusahaan Inggris di Myanmar tidak berbisnis dengan perusahaan atau institusi milik militer."
Selain itu, Pemerintah Inggris juga menangguhkan semua bantuan yang secara tak langsung dapat digunakan oleh pihak junta, namun menyebut telah mengambil langkah agar bantuan masih dapat diterima oleh masyarakat rentan di Myanmar.
Baca juga: Inggris beri sanksi kepada para jenderal Myanmar setelah kudeta militer
Baca juga: Warga Myanmar kembali berunjuk rasa untuk menentang kudeta
Pewarta: Suwanti
Berita Lainnya
Vitamin D diklaim bisa cegah timbulnya alergi berulang pada anak
07 September 2024 15:56 WIB
Luna Maya akui gugup jelang tanding lawan bintang tenis dari Kanada Genie Bouchard
07 September 2024 15:15 WIB
Hipmi Bali diminta rekrut pegawai penyandang disabilitas lokal
07 September 2024 14:51 WIB
PLN terus kembangkan hidrogen untuk energi baru masa depan
07 September 2024 14:34 WIB
Khofifah Indar Parawansa optimistis Fatayat NU Jatim sukses di tengah tantangan global
07 September 2024 14:28 WIB
Menuai rupiah dari sibuknya pembangunan Nusantara ibu kota baru Indonesia
07 September 2024 14:14 WIB
Promotor umumkan penyediaan tambahan tiket konser Sheila On 7 di Medan
07 September 2024 13:58 WIB
Banser: Kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia bukti toleransi antar umat beragama
07 September 2024 13:45 WIB