Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan bahwa aparat yang terlibat kasus Djoko Tjandra akan terus diusut.
"Kasus buronan korupsi Djoko Tjandra menjadi tamparan keras bagi para penegak hukum karena seolah-olah selama ini dia memiliki kekuasaan dengan memanfaatkan uangnya untuk membeli loyalitas oknum pejabat hukum," kata Mahfud, di Jakarta, Senin.
Hal tersebut disampaikan Mahfud saat melantik tiga pejabat eselon satu di lingkungan Kemenko Polhukam, Jakarta.
Baca juga: Pejabat pelindung Djoko Tjandra harus siap dipidana
Mahfud mengakui bahwa kasus buronan Djoko Tjandra yang menjadi perhatian besar masyarakat dalam dua bulan terakhir merupakan tamparan keras bagi penegak hukum Indonesia.
Terkait pelarian terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali itu, ia mengatakan telah selesai dengan menghadirkan dan mengeksekusi terpidana di lembaga pemasyarakatan.
Tugas pemerintah selanjutnya, kata dia, adalah memproses tindak pidana lain yang diduga dilakukan oleh Djoko Tjandra, oknum jaksa tipikor maupun oknum kepolisian dan institusi lain.
Kemenko Polhukam mengkoordinasikan, mensinkronisasikan, dan mengendalikan jalannya proses pidana tersebut.
"Supaya diingat bahwa posisi Kemenko Polhukam adalah koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Kemenko Polhukam bukan lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah kepolisian, kejaksaan, KPK, dan pengadilan, ditambah satu lagi yaitu pengacara menurut undang-undang," ujar Menko Polhukam.
Di depan para pejabat eselon satu Kemenko Polhukam, Mahfud menegaskan bahwa pemerintah, khususnya kementerian yang dipimpinnya akan terus mendorong oknum penegak hukum yang terlibat dalam kasus DJoko Tjandra ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
Kepada para pejabat baru khususnya Deputi bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenko Polhukam, Mahfud meminta agar dapat mengambil peran dalam menyinergikan institusi penegak hukum, baik kejaksaan, kepolisian maupun KPK.
"Penangkapan Djoko Tjandra merupakan momentum yang baik untuk melakukan perbaikan integritas dan meningkatkan citra positif penegakan hukum. Mari kita buktikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menaruh perhatian serius terhadap evaluasi kinerja penegak hukum," katanya.
Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD memastikan pemerintah pusat-daerah kompak tangani COVID-19
Baca juga: Menko Polhukam Mahfud MD salut terhadap KPK atas penangkapan Nurhadi
Pewarta : Zuhdiar Laeis
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB