Washington (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada Kamis (9/1) mengesahkan resolusi untuk mengendalikan wewenang Presiden Donald Trump agar tidak berperang dengan Iran.
Resolusi itu dikeluarkan beberapa hari setelah Trump memerintahkan serangan pesawat nirawak, yang menewaskan seorang komandan terkemuka Iran.
Baca juga: Demokrat AS janji yakinkan publik agar Trump pantas dimakzulkan
DPR AS, yang dikuasai Demokrat, menghasilkan suara dukungan 224 berbanding 194 untuk mengesahkan resolusi tersebut.
Kubu Demokrat menuduh Trump bertindak secara serampangan.
Resolusi hasil DPR itu kemudian disampaikan ke tingkat Senat, yang dikuasai Republik, dan nasibnya tidak jelas. Para anggota asal Partai Republik menduduki 53 dari 100 kursi Senat dan mereka jarang menentang sang presiden dalam pemungutan suara. Namun, sedikitnya dua senator Republik telah menyatakan dukungan bagi resolusi soal wewenang perang itu.
Jika disahkan di DPR dan Senat, resolusi itu tidak memerlukan tanda tangan Trump untuk dapat diberlakukan. Gedung Putih sudah mengeluarkan pernyataan menentang resolusi tersebut.
Baca juga: Presiden AS Donald Trump dimakzulkan DPR. Ini alasannya
Baca juga: Pengacara Donald Trump tolak surat panggilan paksa Fraksi Demokrat di DPR
Sumber: Reuters
Pewarta : Tia Mutiasari
Berita Lainnya
Akibat erupsi Gunung Ruang, 18 flight dari Bandara Sam Ratulangi dibatalkan
30 April 2024 17:01 WIB
Seleksi CASN segera dibuka, Azwar Anas minta instansi kebut rincian formasi
30 April 2024 16:43 WIB
Mendagri Tito Karnavian apresiasi kinerja dan loyalitas Sekjen Kemendagri
30 April 2024 16:36 WIB
Rupiah melemah terhadap dolar AS seiring sikap investor tunggu hasil pertemuan FOMC
30 April 2024 16:14 WIB
Pemerintah sambut baik niat BYD bangun fasilitas pengembangan EV di Indonesia
30 April 2024 16:05 WIB
Legislator ingatkan tempat penampungan hewan tak cemari lingkungan sekitar
30 April 2024 15:52 WIB
Menag: Fatwa Ulama Saudi sebut haji non prosedural ibadahnya dianggap tidak sah
30 April 2024 15:42 WIB
Presiden Jokowi bertolak ke Banyuwangi serahkan sertifikat tanah elektronik
30 April 2024 14:55 WIB