Riau harus antisipasi Karhutla akibat el nino

Pekanbaru (ANTARA) - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan meminta pemerintah provinsi Riau mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menyusul prediksi terjadinya El Nino yang akan terjadi pada Juli hingga September 2019 mendatang.

Kepala Sub Direktorat Pencegahan Karhutla KLHK Sunarno, MP. kepada Antara di Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau mengatakan, Provinsi Riau harus berhasil menghadapi masa kritis selama tiga bulan untuk mewujudkan bebas asap yang telah diraih selama tiga tahun terakhir.

"Ada tiga bulan kritis yang harus kita hadapi tahun ini. Juli sampai September. Kalau kita bisa lewati, Insya Allah bebas asap lagi 2019 ini. Empat tahun berturut-turut bisa kita wujudkan," katanya.

Sunarno mengatakan hal tersebut di sela Apel Siaga Pencegahan Karhutla bersama TNI, Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemerintah Provinsi Riau di Hanggar Bandara Khusus Sultan Syarif Harun Setia Negara PT RAPP, Kabupaten Pelalawan.

Ia mengakui bahwa peran seluruh pihak, baik pemerintah, masyarakat hingga dunia usaha berhasil membantu menekan angka karhutla hingga 80 persen.

Lebih jauh, dia menyebut jika penanganan karhutla sejak 2016 telah diubah dari awalnya memaksimalkan penanggulangan menjadi pencegahan. Langkah tersebut juga merupakan instruksi langsung dari presiden Joko Widodo dalam upaya penanganan karhutla, terutama di Riau.

Di Riau, dia turut mengapresiasi program Desa Bebas Api yang dijalankan PT RAPP dan April Group. Menurut dia, program itu sejalan dengan program pemerintah dalam mengedepankan upaya pencegahan karhutla.

"Kita 2016 sudah lakukan perubahan paradigma. Kita sekarang utamakan pencegahan. Kita upayakan patroli terpadu, TNI, Polri, masyarakat. Hasilnya tiga tahun terakhir bisa menurunkan luas kebakaran 80 hingga 90 persen," ujarnya.

Program Desa Bebas Api atau fire free village Programme (FFVP) yang berjalan selama lima tahun terakhir di Provinsi Riau telah menjangkau lima kabupaten atau setara 600.000 hektare wilayah rawan karhutla di wilayah tersebut.

"Dari 53 desa yang sudah dijangkau, 30 diantaranya masuk tahapan desa bebas api yang mencakup 600 ribuhektare," kata Direktur Utama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Sihol Aritonang.

Program Desa Bebas Api merupakan bentuk dukungan PT RAPP dan April Group dalam membantu pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi bencana karhutla yang terjadi di Provinsi Riau. Program itu kini telah berjalan di lima kabupaten yang rawan Karhutla seperti Bengkalis, Pelalawan, Indragiri Hilir, Meranti dan Siak.

Setiap tahun, desa yang berhasil membebaskan diri dari karhutla akan memperoleh bantuan berupa bantuan pembangunan infrastruktur senilai Rp100 juta. Pengelolaan bantuan itu diserahkan kepada desa untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Program itu berhasil menumbuhkan kepedulian masyarakat yang tinggal di desa-desa sekitar wilayah operasional perusahaan akan bahaya dan dampak dari api, terutama penggunaan metode tebang bakar (slash-and-burn) untuk membuka lahan pertanian.

Sihol mengatakan pada 2019 ini, Program Desa Bebas Api diperluas dengan kembali merangkul sembilan desa baru. Program ini turut melibatkan PT Sumatera Riang Lestari yang merupakan partner perusahaan kertas terbesar di Riau tersebut.

Dari sembilan desa, tiga desa diantaranya merupakan binaan RAPP yaitu Rangsang, Sungai Ara dan Pangkalan Terap yang berlokasi di Kabupaten Pelalawan.

Sementara enam desa berada di bawah SRL yaitu Kelurahan Terkul dan Batu Panjang di Kabupaten Bengkalis, Tanjung Medang dan Sungai Gayung Kiri di Kabupaten Kepulauan Meranti dan Teluk Kiambang dan Karya Tunas Jaya di Kabupaten Inhil.

Selain merangkul sembilan desa baru, perusahaan turut memberikan penghargaan sebesar Rp100 juta yang digunakan untuk keperluan pembangunan infrastruktur desa setempat. Kesembilan desa tersebut yaitu Dedap, Kudap, Bagan Melibur, Mayang Sari, Mekar Sari, Mekar Delima, Pelantai, Bumi Asri, Teluk Belitung.