Edi Sepen: PKL Jangan Digusur, Tapi Dibina

Dumai, Riau (Antarariau.com) - Komisi I DPRD Kota Dumai mendorong pemerintah daerah agar melakukan pembinaan ratusan pedagang kaki lima di tepi jalan umum karena berpotensi bisa menambah pendapatan asli daerah.

Wakil Ketua Komisi I DPRD Dumai Edi Sepen di Dumai, Senin, mengatakan, pembinaan PKL ini dipandang lebih baik dan solusi tepat dalam penertiban pedagang jika dibandingkan pemerintah menempuh dengan cara melakukan penggusuran.

"Daripada digusur lebih baik PKL ini ditata dan dibina agar pemerintah bisa menambah sumber pemasukan keuangan dengan penarikan retribusi harian kepada pedagang tersebut," kata Edi Sepen kepada wartawan.

Dijelaskan, jika pemerintah daerah tetap memilih upaya penertiban dengan penggusuran justru akan menyakiti hati masyarakat yang hanya menggantungkan hidup dari aktivitas berdagang di pinggir jalan tersebut.

Para pedagang kecil tersebut, lanjut dia, besar kemungkinan tidak akan keberatan jika pemerintah menarik retribusi harian asalkan tidak digusur dan ada langkah pembinaan serta laporan jelas sesuai fakta dan data.

"Kita misalkan ada seribu PKL dan setiap hari mereka ditarik retribusi sebagai PAD sebesar Rp3 ribu, dalam sebulan menghasilkan Rp90 juta dan setahun mencapai Rp1 miliar," kata politisi PKS ini.

Menurut dia lagi, pemerintah diharap tidak menyakiti hati masyarakat dengan menggusur pedagang kecil, dan hendaknya menertibkan tempat hiburan malam melanggar peraturan daerah, seperti karaoke berkedok salon, panti pijat dan lain sebagai.

Ketua Fraksi PKS Dumai ini meminta Satpol PP lebih memprioritaskan penertiban terhadap pelanggar peraturan daerah yang membuka usaha hiburan malam pelanggar aturan dibanding harus menggusur PKL.

Perwakilan PKL Dumai Benni Agustian mengaku sangat menyayangkan kebijakan pemerintah melakukan penggusuran secara arogan dan tidak melakukan pembinaan terhadap pedagang kecil yang hanya mencari makan.

Dikeluhkan juga tindakan aparat Satpol PP yang arogan merusak etalase gerobak pedagang saat penggusuran awal belum lama ini tanpa memberikan solusi seperti pemindahan lokasi berdagang.

"Sejak sebulan ini kita sudah ditertibkan rutin dengan alasan merusak keindahan, dan pedagang mendukung rencana membenahi kota, karena itu mendesak agar pemerintah memberikan solusi," ungkap dia.