Menjangkau Hingga Pelosok, Posbankum Jambi Jadi Garda Terdepan Keadilan

Pekanbaru (ANTARA) - Upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan kembali diperkuat melalui peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di wilayah Provinsi Jambi, Selasa (28/4/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara terpusat di Jambi ini diikuti secara virtual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum se-Indonesia sebagai bagian dari komitmen nasional dalam menghadirkan layanan hukum yang inklusif dan merata.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut secara daring. Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, mengikuti kegiatan dari tempat terpisah bersama Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) serta jajaran penyuluh hukum, sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan layanan bantuan hukum berbasis desa.

Kegiatan diawali dengan laporan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian, yang menyampaikan bahwa pembentukan 1.585 Posbankum merupakan langkah strategis dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat. Posbankum diharapkan mampu menjaga standar layanan, meningkatkan kualitas pendampingan, serta menghadirkan mekanisme penyelesaian sengketa secara non-litigasi yang efektif dan berkelanjutan.

Gubernur Jambi, Al Haris, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas komitmen Kementerian Hukum dalam menghadirkan layanan hukum hingga ke desa. Ia menegaskan bahwa Posbankum menjadi sarana penting dalam menyelesaikan permasalahan hukum masyarakat secara cepat, terjangkau, dan berkeadilan, sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di tingkat akar rumput.

Rangkaian kegiatan juga diisi dengan pemberian piagam penghargaan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia, Supratman Andi Agtas, kepada kepala daerah se-Provinsi Jambi sebagai bentuk apresiasi atas dukungan terhadap pembentukan Posbankum.
Selanjutnya, prosesi peresmian dilakukan secara simbolis melalui pemukulan alat musik tradisional Kompangan, menandai resmi beroperasinya Posbankum di seluruh wilayah Jambi.

Dalam arahannya, Menteri Hukum menegaskan bahwa pembentukan Posbankum merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya digitalisasi layanan hukum serta keterlibatan mahasiswa fakultas hukum dalam mendukung operasional Posbankum sebagai bagian dari penguatan ekosistem bantuan hukum nasional.

Secara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau, Rudy Hendra Pakpahan, menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Meskipun tidak hadir secara langsung di lokasi, keterlibatan aktif jajaran Kanwil menjadi wujud komitmen dalam mendukung perluasan akses keadilan serta penguatan layanan bantuan hukum yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pewarta : Darto
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2026