Simposium Siak, Irving serukan jangan sekali-kali lupakan sejarah

Rabu, 11 Februari 2026 08:47 WIB

Mantan Kadis PU Siak, irving Kahar Arifin. (ANTARA/Bayu Agustari Adha)

Siak, Riau, (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Siak menggelar Simposium “Siak sebagai Pusat Kebudayaan Melayu” di Balairung Datuk Empat Suku, Kompleks Abdi Praja Siak, Selasa (10/2/2026). Simposium ini digelar sebagai respons atas keresahan para tokoh Melayu terhadap melemahnya perhatian pada kebudayaan Melayu, termasuk di Kabupaten Siak.

Mantan Kepala Dinas PU Siak, Irving Kahar Arifin, dalam forum itu mengatakan simposium tersebut harus menghasilkan langkah nyata dan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

“Tujuan menjadikan Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu tidak boleh hanya menjadi wacana. Harus ada tindak lanjut dan progres yang jelas usai ini,” kata Irving.

Irving menyebutkan, saat Syamsuar menjabat sebagai Bupati Siak, pemerintah daerah berhasil memperjuangkan status Siak sebagai Kota Pusaka tingkat nasional. Status tersebut disertai dukungan anggaran pemerintah pusat untuk merestorasi bangunan cagar budaya.

“Pengakuan ini penting agar seluruh bangunan peninggalan Sultan Siak maupun kolonial bisa dimanfaatkan untuk wisata, edukasi, dan sejarah,” ujarnya.

Ia juga juga menyampaian warisan nilai toleransi dari Kesultanan Siak. Menurutnya, keberadaan kawasan pecinan, klenteng, gereja, dan makam warga Kristen di makam Koto Tinggi, sejatinya kompleks makam keluarga kerajaan di sekitar kawasan istana menunjukkan praktik toleransi yang telah berlangsung lama di Siak.

“Belum lagi kebudayaan dalam perspektif infrastruktur, di mana bangunan di zaman sultan tidak hanya dipandang sebagai bentuk, tapi juga harus dipelajari dari segi arsitektur, kualitas bangunan dan penempatan bangunan,” ujarnya.

Dalam hal itu, Irving menyuarakan agar generasi hari ini jangan sekali-kali melupakan sejarah. Sejumput dengan itu, sejarah adalah nilai yang akan dibawa untuk kemajuan masa depan.

Tokoh Melayu Riau sekaligus penggagas simposium, Wan Abubakar, mengatakan kegiatan ini dilatarbelakangi kekhawatiran memudarnya identitas Melayu Siak di tengah perkembangan zaman.

“Siak adalah negeri Melayu, tetapi identitas Melayunya kini tidak lagi terlihat kuat. Inilah yang menjadi kegelisahan kami,” kata Wan Abubakar.

Ia menegaskan, simposium ini sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Siak dalam RPJMD yang menempatkan Siak sebagai pusat kebudayaan Melayu. Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah akan membentuk tim khusus melalui surat keputusan bupati untuk merumuskan konsep dan persyaratan yang diperlukan.

“Kita ingin ada rumusan konkret agar Siak benar-benar menjadi pusat kebudayaan Melayu,” ujarnya.

Mantan Bupati Siak Syamsuar menambahkan, banyak kekayaan budaya Siak yang belum tercatat secara nasional akibat kurangnya perhatian dan dokumentasi. Ia menceritakan, saat mengetahui adanya program Kota Pusaka, pemerintah daerah segera mengurusnya.

“Siak akhirnya menjadi satu-satunya kota pusaka di Riau. Itu kami lakukan agar siapapun bupatinya ke depan tetap wajib memperhatikan istana dan peninggalan Sultan Siak,” kata Syamsuar.

Sejarawan nasional Prof. Dr. Anhar Gonggong yang menjadi pemateri utama mengingatkan agar kebudayaan tidak dipahami semata sebagai romantisme masa lalu.

“Kebudayaan harus menjadi pijakan untuk menatap masa depan,” kata Anhar.

Ia juga menilai persoalan kebudayaan tidak terlepas dari kualitas kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan. Menurutnya, Indonesia tidak kekurangan pemimpin, tetapi kelebihan pejabat, yang berdampak pada korupsi dan ketimpangan.

Simposium ini dibagi dalam dua sesi diskusi panel. Sesi pagi menghadirkan Dr. Abdul Malik, Dr. Hadri Mulya, Prof. Dr. OK. Saidin, dan Prof. Dr. Anhar Gonggong. Sesi siang dilanjutkan dengan pemaparan Prof. Syarif Hidayat, Prof. Dr. Setiadi, dan Prof. Dr. Mukhlis Paeni.

Melalui simposium ini, Pemerintah Kabupaten Siak berharap lahir rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat pelestarian dan pengembangan kebudayaan Melayu di Kabupaten Siak.