Politik, Arahan Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

id Berita hari ini, berita riau antara, berita riaui terbaru,Prabowo

Politik, Arahan Presiden Prabowo Subianto di sidang kabinet hingga Jokowi-Puan bertemu

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para menteri, wakil menteri, dan kepala lembaga pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (21/3/2025). (ANTARA/Fathur Rochman/aa.)

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik Jumat (21/3) menjadi sorotan, mulai dari Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan menjelang Idul Fitri hingga Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dan duduk bersama.

Berikut rangkuman berita politik yang masih layak dibaca pagi ini.

1. Arahan lengkap Prabowo pada Sidang Kabinet Paripurna jelang Idul Fitri

Presiden RI Prabowo Subianto, yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta dihadiri seluruh jajaran dari Kabinet Merah Putih, mengadakan Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Jumat, 21 Maret 2025.

Sidang kabinet paripurna kedua pada tahun 2025 membahas berbagai persiapan Pemerintah menghadapi Idul Fitri 1446 Hijriah dengan isi arahan lengkap, sebagai berikut:

Selengkapnya klikdi sini.

2. Jokowi dan Puan satu meja di bukber Partai NasDem

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) satu meja dengan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bidang Politik Puan Maharani dalam kegiatan buka bersama Partai NasDem di Ballroom NasDem Tower, Jakarta, Jumat petang.

Meski begitu, posisi Jokowi dan Puan ditengahi oleh Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Selain itu, Wakil Presiden ke-6 Try Sutrisno dan Sekretaris Jenderal Partai NasDem Hermawi Taslim juga berada di meja yang sama.

Ketua DPR RI Puan Maharani juga baru mengetahui bahwa Jokowi hadir dalam kegiatan buka puasa bersama Partai NasDem. Puan mengaku bahwa dirinya diundang oleh Surya Paloh.

Selengkapnya klikdi sini.

3. Menteri PANRB minta instansi simulasi-percepat pengangkatan CASN 2024

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini meminta instansi pusat dan daerah segera melakukan simulasi percepatan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) 2024.

Pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) diselesaikan paling lambat pada Juni 2025, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paling lambat diselesaikan pada Oktober 2025.

“Untuk menindaklanjuti rencana pengangkatan ini, kementerian, lembaga, dan pemda agar segera melakukan analisis dan simulasi dengan tetap mempertimbangkan kesiapan masing-masing di dalam memenuhi persyaratan, agar pengangkatan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal terbaru yang telah ditetapkan,” kata Rini dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klikdi sini.

4. BG perkirakan 33,69 juta warga mudik dengan mobil pribadi saat Lebaran

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan memperkirakan sebanyak 33,69 juta warga akan menggunakan mobil pribadi untuk pulang kampung pada masa Lebaran 2025.

Hal tersebut dikatakan Budi Gunawan melalui berdasarkan data survei yang dimiliki Kemenko Polkam.

"Mayoritas pemudik akan menggunakan mobil pribadi 23% yakni 33,69 juta orang, bus 16,9 persen yakni 24,76 juta orang, kereta api 16,1 persen yakni 23,58 juta orang, pesawat 13,5 persen yakni 19,77 juta orang dan sepeda motor 8,7 persen yakni 12,74 juta orang," kata pria yang akrab di sapa BG itu dalam pesan singkatnya, Jumat.

Selengkapnya klikdi sini.

5. Anggota Komisi XII sayangkan masih ada SPBU curang kurangi takaran

Anggota Komisi XII DPR RI Nurwayah menyayangkan masih terjadinya praktik kecurangan dalam pengelolaan SPBU dengan cara modus kecurangan mengurangi takaran pengisian bahan bakar minyak (BBM), seperti yang terungkap di salah satu SPBU di Jalan Alternatif Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/3).

"Sangat disayangkan bahwa praktik kecurangan seperti ini masih terjadi. Padahal, BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, terutama menjelang arus mudik Idul Fitri. Konsumen harus mendapatkan haknya sesuai takaran yang telah ditentukan," ujar Nurwayah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat.

Selengkapnya klikdi sini.