Jakarta (ANTARA) - Pimpinan Pusat Aisyiyah menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus menciptakan ekosistem perekonomian dengan pelibatan aktif petani, peternak, UMKM, hingga perempuan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Kita perlu mempersiapkan ekosistem pangannya. Ekosistem pangan itu bagaimana mulai dari penyedia-penyedia makanan itu adalah kelompok-kelompok petani, kelompok-kelompok perempuan yang ada di komunitas," ujar Sekretaris Umum PP Aisyiyah Tri Hastuti Nur Rochimah di Jakarta, Kamis.
Tri Hastuti mengatakan Program MBG menjadi langkah strategis bagi pemerintah untuk mewujudkan swasembada pangan. Pemerintah dapat memperkuat pemberdayaan petani dan peternak untuk menyiapkan bahan pangan lokal.
Apalagi rencana pemerintah yang akan melarang impor empat komoditas pangan seperti beras, jagung, gula, dan garam dapat menjadi titik awal petani lokal berdaya.
"Bahan pangan yang diciptakan bukan oleh pengusaha besar tetapi menghubungkan dengan petani-petani kecil, peternak. Bisa telur, ikan, kemudian ayam, sayur-sayuran. Itu saya kira menjadi salah satu yang penting untuk ekosistem kita," kata dia.
Kemudian keterlibatan perempuan maupun UMKM di akar rumput dalam proses penyediaan masakan juga menjadi penting. Dengan demikian, ada efek domino dari hulu ke hilir.
Di satu sisi, kata dia, balita, anak-anak, dan ibu hamil tercukupi gizinya, sementara sisi lainnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani, peternak, pelaku UMKM, dan perempuan.
"Dengan begitu sebenarnya ini menghidupkan swasembada pangan sekaligus juga menghidupkan UMKM-UMKM kecil," kata dia.
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan kesiapannya untuk merangkul pedagang kantin dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) agar bisa ikut terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Kantin termasuk ke dalam kriteria mitra kami," kata Dadan.
Dadan menyatakan terbuka menerima segala mitra untuk bisa menyukseskan program yang dicanangkan Presiden Prabowo.
Oleh karena itu, kata dia, program ini dikerjakan secara bertahap termasuk mekanisme untuk bisa meringankan usaha pedagang kantin dan UMKM.
"Program dikerjakan bertahap, kami sedang menyiapkan mekanisme yang meringankan UMKM agar bisa ikut terlibat," ujarnya.
Baca juga: DPD RI bahas pelaksanaan program makan bergizi gratis pada sidang paripurna
Baca juga: Wamen Investasi Todotua Pasaribu sebut MBG fundamental ketahanan gizi bentuk SDM unggul
