Pekanbaru (ANTARA) - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut terdakwa Yusmar Affandy dan Feldiansyah dengan pidana penjara selama 8,5 tahun atas dugaan korupsi penyertaan modal PT Bumi Siak Pusako (BSP) pada tahun 2016.
Diketahui, Yusmar Affandy merupakan mantan Direktur Zapin Energi Sejahtera (ZES), sementara Feldiansyah adalah mantan Direktur PT BSP Zapin. Dua perusahaan itu merupakan anak perusahaan PT BSP.
Tuntutan pidana tersebut dibacakan JPU Endra Andri Parwoto didampingi Desmond Sipahutar di hadapan majelis hakim yang diketuai Salomo Ginting.
Dalam tuntutannya, keduanya dinilai melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
"Terdakwa dituntut 8 tahun 6 bulan dikurangi masa tahanan," sebut Kepala Seksi (Kasi) Pidana Khusus (Pidsus) Rionov Oktana Sembiring saat dikonfirmasi, Rabu.
Selain itu, JPU juga menuntut kedua terdakwa membayar denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Sementara terkait uang pengganti kerugian negara dibebankan kepada terdakwa Feldiansyah.
"Menghukum terdakwa Feldiansyah membayar pengganti sebesar Rp8.175.600.000 subsidair 4 tahun dan 6 bulan," lanjutnya Rionov.
Dengan telah dibacakannya tuntutan pidana, agenda sidang berikutnya adalah penyampaian pledoi atau nota pembelaan oleh para terdakwa pekan depan.
Pada tahun 2016, PT BSP menyetujui investasi untuk pembangunan pabrik Marine Fuel OIL (MFO) di Kawasan Industri Tanjung Buton (KITB) di Kabupaten Siak. Salah satunya pembuatan feasibilitystudy atau studi kelayakan yang sebagai dasar persetujuan investasi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan menggunakan data yang tidak benar.
Akhirnya disetujui investasi pembangunan pabrik MFO di KITB Siak yang belum memiliki AMDAL Limbah B3 dan non B3.
Feldiansyah dan Yusmar Affandy diduga menginisiasi investasi pembangunan pabrik MFO. Namun pada akhirnya tidak melaksanakan pembangunan pabrik MFO di KITB Siak.
Sampai hari ini pembangunan pabrik MFO tidak pernah terlaksana dan dana investasi sebesar Rp8.175.600.000 malah habis. Akibatnya, tidak memberikan manfaat sama sekali bagi masyarakat.
Angka tersebut menjadi nilai perhitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara itu. Nilai tersebut didapat berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau.
