Digitalisasi desa wisata tumbuhkan sektor pariwisata di Lampung

Bandarlampung (ANTARA) - Menjelang ulang tahun ke-60 Provinsi Lampung pada 18 Maret 2024, pembangunan daerah di ujung Selatan Pulau Sumatera itu telah banyak mengalami perkembangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya, terutama di sektor pariwisata. Semua diupayakan untuk mencapai satu tujuan, yakni untuk ekonomi kerakyatan.

Dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sektor pariwisata, Lampung berupaya menghadirkan transformasi pelayanan publik di desa dengan memanfaatkan digitalisasi pelayanan yang juga diintegrasikan ke berbagai desa wisata lainnya.

Melalui program dari Pemerintah Provinsi Lampung, yakni "Smart Village", menjadikan desa-desa makin dekat dan terkoneksi untuk berbagai keperluan administrasi pelayanan publik secara digital. Kini desa-desa wisata di Lampung pun mulai menerapkan digitalisasi dalam setiap pelayanannya.

Terhubungnya sektor pariwisata dengan program smart village tersebut tergambar dari salah satu desa wisata yang telah mendapatkan penghargaan dalam Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), yakni Desa Wisata Kelawi, yang masyhur dengan objek wisata bahari Pantai Minang Rua.

Di kawasan wisata yang memiliki slogan "Sejuta atraksi dalam satu destinasi" itu telah menerapkan beberapa pelayanan yang terdigitalisasi untuk mendukung pengembangan desa wisata tersebut.

Layanan itu, antara lain digitalisasi untuk pembelian tiket masuk objek wisata dengan memanfaatkan barcode dan aplikasi khusus, yang memudahkan kelompok sadar wisata (pokdawris) dalam mencatat transaksi serta jumlah pengunjung setiap harinya.

Tidak hanya itu, objek wisata dengan daya tarik ekowisata karena memiliki kebun edukasi serta tempat penangkaran sementara bagi penyu itu telah menerapkan digitalisasi promosi dan digitalisasi pembayaran untuk menarik wisatawan atas tawaran kemudahan layanan-layanan tersebut.

Digitalisasi promosi itu pun telah dimulai sejak 2021, dengan memanfaatkan berbagai platform media sosial serta website milik desa.

Pada 2023, Desa Wisata Kelawi telah dinobatkan sebagai desa inklusi keuangan dengan penerapan digitalisasi dalam setiap pembayaran, salah satunya untuk pembelian tiket kunjungan wisata dan berbagai pembayaran di area objek wisata.

"Jadi digitalisasi untuk ticketing oleh pokdarwis sudah disediakan aplikasi, dan pembayarannya pun sudah bisa menggunakan QRIS. Digitalisasi ini berkaitan juga dengan program yang ada di desa, seperti pembayaran pajak kendaraan secara digital melalui BUMDes," ujar Sekretaris Pokdarwis Minang Rua Rian Haikal, dalam perbincangan dengan ANTARA.

Dengan adanya digitalisasi di desa wisata dapat memudahkan pokdarwis dalam melakukan transaksi sekaligus memberikan pelayanan kepada para wisatawan.

Secara bertahap pokdarwis desa itu juga akan memanfaatkan pemesanan paket wisata secara digital untuk mengakomodir wisatawan mancanegara yang mau berlibur. Saat ini, mereka yang terlibat masih belajar untuk membuat sistemnya, sebab operatornya semua dari warga desa yang telah dilatih.

Dalam melengkapi pelaksanaan digitalisasi di Desa Wisata Kelawi, pokdarwis setempat telah bekerja sama dengan penyedia jasa internet agar jaringan internet bagi wisatawan tetap terjamin, guna mengantisipasi adanya gangguan teknis akibat jaringan tidak stabil.

Jaringan internet yang disediakan oleh pokdarwis itu pun dapat digunakan oleh masyarakat desa setempat, dengan membayar nominal tertentu sesuai paket langganan.

Adanya penerapan digitalisasi desa wisata di Kelawi oleh pokdarwis menjadi bukti bahwa masyarakat desa pun mampu memanfaatkan kecanggihan teknologi untuk memberdayakan beragam potensi yang ada di desanya.

Melalui digitalisasi desa wisata, tanpa disadari telah membantu daerah Sai Bumi Ruwa Jurai itu dalam mengembangkan sektor pariwisata yang juga didukung dengan banyak potensi wisata yang tersebar di 15 kabupaten dan kota.

Bahkan, perkembangan pesat pariwisata Lampung tampak jelas saat pemerintah pusat menempatkan proyek strategis nasional (PSN) yang masih bernuansa pariwisata, yakni Bakauheni Harbour City di Kabupaten Lampung Selatan.

Berkembangnya pariwisata Lampung itu terlihat dari jumlah kunjungan wisatawan domestik pada periode Januari-September 2023, pasca-COVID-19 yang mencapai 10 juta wisatawan, jauh melebih target yang ditetapkan di 2023 yang hanya sebanyak 5,49 juta wisatawan.

Digitalisasi di desa wisata ternyata juga dapat menjadi pengungkit pengembangan wisata lokal Lampung dengan memudahkan warga desa dapat mengakomodir pembayaran, promosi, hingga pemesanan paket wisata di desanya secara digital.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung mencatat pemanfaatan layanan digital di desa wisata membuat segala pelayanan kepariwisataan menjadi lebih praktis, efisien, dan efektif.

Pelaksanaan digitalisasi desa wisata ini akan selaras dengan program Smart Village, dimana masyarakat desa diperkenalkan dengan penggunaan digitalisasi di lokasinya masing-masing.

Dengan adanya integrasi tersebut diharapkan dapat mendorong kemakmuran masyarakat desa dan mengembangkan desa wisata menjadi lebih maju.

Saat ini strategi pemerintah daerah adalah menjalin kerja sama dengan media sosial serta media massa untuk mempromosikan objek wisata secara digital. Jadi masyarakat yang ada di desa wisata juga seharusnya mengenal teknologi digital agar memiliki keselarasan.

Di Provinsi Lampung tercatat ada 129 desa wisata yang terus dikembangkan, dan sumber daya manusianya perlu dilatih untuk mewujudkan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dari 129 desa wisata di Lampung ada 27 desa wisata di Kabupaten Lampung Utara, 20 desa wisata di Pesawaran, 12 desa wisata di Way Kanan, 15 desa wisata di Lampung Selatan.

Lalu di Kabupaten Lampung Barat ada 18 desa wisata, Lampung Timur ada 5 desa wisata, Kota Metro 1 desa wisata, Pesisir Barat ada 15 desa wisata, Lampung Tengah 3 desa wisata. Selanjutnya Kabupaten Tulang Bawang ada 1 desa wisata, Tanggamus 6 desa wisata, Pringsewu ada 3 desa wisata, dan Kota Bandarlampung 3 desa wisata.

Sementara untuk penerapan digitalisasi desa melalui program smart village pada 2023, dari total 2.446 desa se-Provinsi Lampung hanya tersisa 61 desa yang belum menerapkan smart village atau telah 97 persen desa di Lampung terkoneksi secara digital.

Bahkan, pemerintah daerah mengalokasikan dana Rp15,9 miliar bagi desa-desa di wilayahnya untuk mengembangkan digitalisasi desa, dimana setiap desa akan mendapatkan Rp6 juta untuk memperluas penggunaan layanan digital dalam pengelolaan potensi yang ada di desa masing-masing.

Dengan integrasi antardesa, digitalisasi dan pariwisata membentuk suatu harmoni menuju berjayanya sektor pariwisata serta menjadi salah satu solusi dalam pemerataan ekonomi, keterampilan sumber daya manusia, dan pemanfaatan potensi daerah hingga ke desa-desa. Dan hal tersebut pun sesuai dengan tema HUT ke-60 Provinsi Lampung, yakni membentuk "Harmoni dalam kolaborasi untuk Lampung berjaya".

Baca juga: Kemenparekraf perkuat pengembangan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif lewat rakornis

Baca juga: Festival Pacu Jalur masuk 10 besar pariwisata KEN Indonesia 2024