Menko PMK minta pemda optimalkan TPPS demi capai target penurunan stunting

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, stunting

Menko PMK minta pemda optimalkan TPPS demi capai target penurunan stunting

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy (ANTARA/HO-Humas Kemenko PMK/aa)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah untuk terus mengoptimalkan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) guna mencapai target penurunan stunting menjadi 14 persen pada tahun 2024

"Setiap daerah memiliki TPPS yang sudah dikoordinasikan oleh kepala daerah, sehingga perlu dioptimalkan untuk mempercepat pencapaian target," kata Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Menko menambahkan pemerintah terus berupaya mempercepat penurunan stunting untuk mencapai target yang diharapkan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, kata dia, diperlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga terkait hingga pemerintah daerah.

"Dengan adanya kolaborasi, diharapkan percepatan penurunan stunting akan berjalan sesuai dengan target, yakni 14 persen pada tahun 2024," katanya.

Menko PMK menyatakan pihaknya optimistis pencapaian target akan berjalan lebih cepat, mengingat keberhasilan Indonesia dalam menangani pandemi COVID-19.

"Berdasarkan arahan dari bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, akan dilakukan optimalisasi Perpres 72/2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, termasuk dengan mengoptimalkan anggaran untuk mendukung program ini," katanya.

Menko menambahkan optimalisasi anggaran yang dimaksud adalah anggaran penanganan stunting yang tersebar di 38 kementerian dan lembaga yang akan terus dikoordinasikan untuk percepatan penurunan stunting.

"Kemudian, untuk anggaran Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus (DAK) tiap daerah, juga bisa digunakan secara spesifik untuk penanganan stunting," katanya.

Menko mengatakan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan Kementerian Keuangan perlu terus memastikan penggunaan anggaran yang spesifik untuk percepatan penurunan stunting.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting sebesar 21,6 persen. Angka ini mengalami penurunan 2,8 persen dari tahun sebelumnya. Target yang harus dicapai pada tahun 2024 adalah menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen.

Baca juga: Syamsuar soroti tiga daerah dengan prevalensi stunting naik

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin minta TPPS buat terobosan untuk capai target penurunan stunting