Jakarta (ANTARA) - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa lima kebijakan ekonomi biru yang diusung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan kebijakan berjangka panjang agar bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
"Tadi saya mendengar tiga kali diucapkan lima kebijakan ekonomi biru yang akan dijalankan oleh kementerian ini, saya berharap tidak hanya di masa saya saja memimpin, tapi sampai selamanya. Lima hal itu menjadi kebijakan yang berjangka panjang," katanya dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan 2023 yang dipantau secara daring di Jakarta, Selasa.
Kelima program ekonomi biru yaitu penambahan luas kawasan konservasi laut; penangkapan ikan terukur berbasis kuota; pengembangan budi daya laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan; pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; serta pengelolaan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan.
Menurut Trenggono, kebijakan-kebijakan tersebut akan mendorong terjaganya zona inti kelautan dan perikanan. Kebijakan itu juga akan mendorong penggunaan teknologi-teknologi canggih untuk menjaga kedaulatan laut nasional.
"Mudah-mudahan sebentar lagi kita akan ada tambahan 10 kapal yang lebih modern dengan teknologi yang modern yang sekarang sedang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal PSDKP. Lalu kemudian mudah-mudahan ke depan segera juga sudah dirancangkan juga peluncuran nano satelit yang semuanya bisa meng-cover dan bisa terintegrasi bahkan hingga di bawah air yang bisa kita monitor. Dan itu adalah ruang-ruang yang harus dijaga," katanya.
Ia juga mengingatkan penjagaan ekosistem laut juga saat ini menghadapi tantangan reklamasi yang masif untuk kepentingan pariwisata maupun kepentingan properti atau perumahan. "Semua itu pasti akan rusak ekologi laut kita dan ini yang harus dijaga," katanya.
Di sisi lain, Trenggono mengingatkan agar sektor budi daya perikanan juga perlu mendapatkan perhatian karena keberadaannya yang masih tradisional ternyata sangat merusak lingkungan.
"Ini salah satu yg harus diperhatikan karena itu sangat sangat merusak lingkungan. Ada 247.803 hektare di seluruh Indonesia yang sangat tradisional dan itu sangat merusak lingkungan. Itu salah satu harus ditertibkan," ujarnya.
Trenggono menyebut pengembangan budi daya perlu diawasi agar memiliki sertifikat agar pengelolaannya tidak asal. Hal itu diharapkan bisa mendorong Indonesia menjadi juara di sektor budi daya dalam 20 tahun ke depan.
"Ada lima komoditas, yaitu udang, lobster, walaupun masih agak gramang-gramang tapi saya pikir lobster juga harus jadi kekuatan kita. Lalu, kepiting, saya rasa kepiting sangat mungkin sekali untuk dilakukan. Kemudian, rumput laut ini menjadi satu komoditas unggulan kita dan yang kelima adalah tilapia," katanya.
Trenggono menyebut nilai pasar tilapia mencapai 13,9 miliar dolar AS sehingga Indonesia sangat potensial untuk mengembangkan komoditas tersebut.
Terkait pengawasan dan pengelolaan pulau-pulau kecil, ia meminta para ahli di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan bisa bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan Ruang Laut bisa memastikan fungsi ekologi pulau-pulau kecil sebagai kekuatan ekonomi. Sedangkan pembersihan sampah di laut juga merupakan gerakan yang harus digencarkan demi menjaga kesehatan laut demi masa depan.
Baca juga: Menteri Kelautan dan Perikanan Trenggono kunjungi lokasi kebakaran kapal nelayan di Cilacap
Baca juga: Menteri KKP Trenggono dorong kegiatan pelatihan rutin masyarakat sektor perikanan
Menteri Trenggono harap lima program ekonomi biru bisa dijalankan selamanya
Tangkapan layar Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, Selasa (7/3/2023). (ANTARA/Youtube Ditjen PSDKP)
