Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah bentuk sistem tata niaga pangan terintegrasi

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara, pangan

Rieke Diah Pitaloka minta pemerintah bentuk sistem tata niaga pangan terintegrasi

Arsif foto - Artis Rieke Diah Pitaloka berpose sebelum mengikuti pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, (1/10/2019). (ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd.)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah membentuk sistem tata niaga pangan terintegrasi untuk mengatasi persoalan kelangkaan berbagai kebutuhan pangan masyarakat.

Dia menilai persoalan pangan adalah hal yang krusial untuk segera diselesaikan pemerintah sehingga diperlukan kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi masalah tersebut.

"Masalah pangan adalah paling krusial dan signifikan untuk kita semua. Karena itu kasus kelangkaan pangan tidak bisa ditunda untuk diselesaikan sehingga dibutuhkan sistem tata niaga pangan yang komprehensif dan juga sistem logistik nasional," kata Rieke di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakannya usai menghadiri pelantikan Dewan Pimpinan Nasional dan Komisariat Wilayah (KOMWIL) Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), di Kompleks Parlemen.

Rieke menjelaskan, untuk mengatasi persoalan kelangkaan bahan pangan, bukan hanya diselesaikan dengan kebijakan reaksioner yang hanya sesaat seperti operasi pasar.

Dia mengatakan, persoalan kelangkaan minyak goreng yang terjadi saat ini, tidak bisa hanya dilihat secara parsial karena diperkirakan akan muncul masalah kebutuhan pokok masyarakat lainnya seperti gula, beras, cabai, daging, dan gas.

"Kalau kasus itu ada Satgas Pangan Polri, diharapkan kinerja-nya tidak tebang pilih, lebih cepat, tegas dan mengusut mafia pangan," ujarnya.

Rieke mendorong agar pembuatan sistem tata niaga pangan dan sistem logistik nasional segera terwujud serta menjadi agenda prioritas Presiden Joko Widodo dan menteri terkait.

Dia menilai, apabila menteri terkait tidak bisa mewujudkan sistem tersebut, maka sudah waktunya Presiden mengambil keputusan secara langsung.

Baca juga: Rieke Dukung Tuntutan Agar Jokowi Penuhi Janjinya

Baca juga: Rieke Kritisi Gerakan Politik Perempuan