Komisi VIII DPR RI apresiasi langkah Mensos terkait pencairan dana bansos

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Wastam memberikan apresiasi terhadap langkah Menteri Sosial Tri Rismaharini yang terus mendorong pencairan bantuan sosial (bansos).

Dalam keterangannya di Banyumas, Jawa Tengah, Jumat, Wastam mengatakan akselerasi penyaluran bansos diperlukan untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan haknya dan secara umum memperkuat program penanganan kemiskinan.

"Atas arahan Bu Risma selaku Menteri Sosial, seluruh jajaran Kementerian Sosial, baik pejabat Eselon l, ll, para kepala Unit Pelayanan Teknis (UPT), dan staf bersama dengan anggota Komisi Vlll, turun ke sejumlah daerah untuk memastikan pencairan bansos," katanya.

Baca juga: Ini komentar BRI terkait tudingan Mensos anggaran Bansos masih tertahan di bank

Ia mengaku turut menyaksikan penyaluran bansos di Kabupaten Banyumas yang dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat.

Menurut dia, lokasi yang menjadi titik penyaluran bansos di Kabupaten Banyumas meliputi Kantor Kecamatan Sumbang, Kantor Kecamatan Baturraden, dan Kantor Kecamatan Cilongok.

"Sinergi antara Kemensos dan Komisi VIIl selama ini berjalan dengan baik dalam berbagai program. Salah satu yang perlu terus dikawal adalah akselerasi dalam pencairan bantuan sosial," katanya.

Kendati demikian, Wastam mengatakan berdasarkan data dan informasi, di sejumlah daerah masih ditemukan bansos yang belum sampai ke tangan KPM.

Baca juga: Gibran: Bansos tak lagi difokuskan untuk penanganan COVID-19, juga untuk bencana alam

Bahkan di Kabupaten Pekalongan dan Banyumas, kata dia, terdapat lebih dari 27.000 KPM yang belum menerima haknya.

"Di Banyumas dan Pekalongan, saya dapat data masih sekitar 27.000 KPM yang bansosnya belum dicairkan. Kalau dinilai dengan nominal, ada sekitar Rp5,4 miliar se-kabupaten, kan besar sekali dan yang penting lagi, ini ada hak penerima manfaat," katanya.

Terkait dengan hal itu, dia mengingatkan para pendamping dan bank penyalur untuk bekerja lebih keras serta memastikan bantuan cair.

Selain itu, dia juga meminta pencarian bantuan sosial tersebut dipercepat. "Lakukan koordinasi dan temukan di mana kendalanya," kata anggota Fraksi Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Banyumas dan Cilacap) itu.

Ia mengatakan pertemuan koordinasi yang melibatkan para pendamping, bank penyalur, dan instansi terkait baik dari desa/kelurahan maupun dari unsur-unsur Dinas Sosial harus diagendakan guna memastikan bansos segera cari.

Sementara bagi setiap KPM, dia berpesan agar bansos tersebut digunakan untuk keperluan yang mendesak dan produktif seperti membeli kebutuhan pokok maupun kebutuhan pendidikan.

Baca juga: Menteri Sosial Rismaharini dorong agar Himbara percepat penyaluran Bansos

"Kalau memang ada kelebihan, mungkin bisa untuk modal usaha," kata Wastam.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinsospermades) Kabupaten Banyumas Widarso mengakui penyerapan bansos di Banyumas belum mencapai 100 persen dan pihaknya menyayangkan sikap bank penyalur yang tidak menginformasikan kepada Dinsospermades terkait dengan kemungkinan adanya kendala dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, kata dia, pihaknya juga tidak diberi tahu oleh bank penyalur terkait dengan nama dan alamat KPM bansos.

Disinggung mengenai jumlah KPM bansos di Banyumas, dia mengatakan jumlahnya berbeda-beda untuk setiap programnya.

"Kalau yang BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai) itu di atas 200.000 KPM, kalau yang PKH di atas 100.000 KPM. Memang cukup banyak dan ada tambahan terus, namun sayangnya kami tidak diberi tahu tambahan-tambahan itu," katanya.

Menurut dia, pihaknya baru diberi tahu melalui surat ketika akan ada pencairan dan diminta untuk menyiapkan lokasi pembagiannya.

Baca juga: Kominfo terus sebarkan informasi penyaluran bansos kepada masyarakat