Pemerhati: Awasi bersama BBM bersubsidi

Pekanbaru - Pemerhati ekonomi dan politik dari Universitas Riau (UR), Ediyanus Herman Halim menyatakan sebaiknya masyarakat bersama-sama mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) jelang kenaikannya karena rawan penimbunan.

"Pengawasan bersama ini juga selayaknya dilakukan oleh pemerintah dan pihak terkait seperti Pertamina, kepolisian dan tentara. Sebaiknya juga, awasi berbagai kontraktor perusahaan besar yang kerap memanfaatkan BBM bersubsidi untuk kepentingan bisnis atau industri," kata Ediyanus di Pekanbaru, Kamis.

Ditanya mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, Ediyanus tidak hanya mengaku setuju. Dia bahkan menyarankan pemerintah tidak hanya realisasi kenaikan harga, namun juga penghapusan subsidinya.

"Seperti yang kita ketahui, selama ini subsidi BBM hanya makin mensejahterakan masyarakat kalangan menengah atas, bahkan kontraktor yang berada di perusahaan besar seperti PT Chevron Pasific Indonesia (CPI) dan lainnya," katanya.

Untuk itu, ujar dia, selayaknya pemerintah mengambil langkah tepat untuk tidak hanya menaikkan harga BBM bersubsidi, namun juga menyetarakan harganya dengan BBM nonsubsidi.

"Menurut saya hal demikian sudah seharusnya dilakukan agar subsidi pemerintah tidak justru di manfaatkan oleh pihak-pihak perusahaan. Bayangkan, kalau dihitung-hitung pemakaian BBM bersubsidi bagi kalangan menengah kebawah sebenarnya sangat minim, paling banyak itu pemakaian BBM bersubsidi adalah kalangan kontraktor dan perusahaan," ujarnya.

Dengan penghapusan BBM bersubsidi, demikian Ediyanus, pemerintah juga bisa mengalihkan dana subsidi tersebut ke program-program yang lebih mengena masyarakat kalangan miskin.

"Seperti subsidi kesehatan, pendidikan dan lainnya. Hal demikian menurut saya akan jauh lebih baik dan akan lebih mampu mengurangi beban rakyat, khususnya kalangan miskin atau menengah kebawah," ujarnya.

Ediyanus juga mengakui, dengan kenaikan atau penghapusan BBM bersubsidi, tentu akan berdampak terhadap perekonomian masyarakat.

Namun menurutnya, pemerintah bisa mengambil langkah atau kebijakan seperti pemanfaatan energi bio gas dan lainnya sebagai penutup kebutuhan masyarakat kalangan menengah kebawah.

"Untuk saat ini, dimana masih diberlakukannya BBM bersubsidi, sebaiknya pemerintah bersama masyarakat dan pihak-pihak terkait seperti Pertamina, Kepolisian dan bahkan TNI selayaknya memberikan pengawasan ekstra atas distribusi BBM bersubsidi.

Jangan sampai negara dan rakyat semakin dirugikan dengan industri atau kontraktor perusahaan yang kerap menggunakan BBM bersubsidi demi kepentingan bisnis mereka," ujarnya.

Pewarta : Fazar Muhardi
Editor: Fazar Muhardi
COPYRIGHT © ANTARA 2026