KPK harus berani lawan intervensi

Selasa, 27 Desember 2011 22:20 WIB

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Kalangan Komisi III DPR RI berharap, pimpinan baru KPK bisa menunjukkan keberanian melawan segala bentuk tekanan dan intervensi pada tahun 2012.

Anggota Komisi III DPR RI (bidang Hukum dan HAM), Bambang Soesatyo, mengatakan itu kepada ANTARA Pekanbaru melalui jejaring komunikasi, Selasa, terkait evaluasi perkembangan penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi di 2011 serta prospeknya tahun 2012.

Bambang dkk merasa perlu menekankan ihwal keberanian sikap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, karena menurutnya, saat ini kecenderunganya ada kekuatan besar yang terus berupaya menghalangi penuntasan kasus-kasus (korupsi) besar.

"Apalagi kasus-kasus yang melibatkan 'jantung kekuasaan'," tandasnya.

Karena itu, secara umum, demikian Bambang Soesatyo, 2011 merupakan tahun kelam kemanusiaan dan tahun penjungkir-balikkan hukum untuk kepentingan kelompok tertentu.

"Memasuki tahun 2012 pun menurut saya tidak akan membawa perubahan berarti. Hampir tidak ada celah untuk terjadinya situasi hukum yang kondusif," katanya.

Ia menambahkan, imbas politik sandera yang terjadi selama pemerintahan sekarang sejak 2009 lalu, akan terus mewarnai hingga tahun depan.

"Tarik menarik kepentingan elite akan terus meningkat yang berakibat mandegnya penegakkan hukum. Kasus korupsi besar yang terjadi tidak akan terselesaikan dengan baik," ujarnya lagi.

Dikatakan, sikap ambigu dari sebagian aparat pemerintah yang selalu menggembar-gemborkan penegakkan hukum, tetapi pada kenyataannya tidak memposisikan diri sebagai panglima untuk pembeantasan korupsi, akan terus terjadi.

"Pokoknya, dinamika hukum yang terkesan saling sandera akan tetap dibiarkan," katanya.

Tak aneh, lanjutnya, bila kemudian kasus-kasus korupsi besar yang terjadi pada 2011 akan terus menjadi batu sandungan pemerintahan sekarang di 2012.

Kasus Century Meledak

Namun Bambang Soesatyo juga memprediksi, di tahun 2012 mendatang, kasus besar semacam skandal Bank Century akan 'meledak' menjadi lebih besar.

"Kekecewaan penanganan kasus Century dan hasil audit forensik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang jauh panggang dari api barusan, akan berujung pada Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Parlemen," tandasnya.

Jika itu terjadi, menurutnya, kegaduhan politik akan mengiringi situasi dinamika menjelang atau menuju pesta demokrasi 2014.

Untuk itu, ia berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus benar-benar menunjukkan kemauan politik dengan menekankan kepada instrumen di bawahnya, agar tidak diskriminatif lagi dalam penegakkan hukum.

"Diskriminasi perlakuan kasus hukum yang dimulai dari atas akan dicontoh oknum penegak hukum di lapangan," katanya.

Kalau perilaku atasan 'sontoloyo' begitu, menurutnya, agenda penegakkan hukum pasti akan tetap karut marut.

"Dan, tekad presiden dalam perang melawan korupsi, tetap dibaca publik sebagai perang-perangan melawan korupsi," tandas Bambang Soesatyo.