Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Anggota Komisi IX DPR RI Bidang Ketenagakerjaan, Rieke Diah Pitaloka (Fraksi PDI Perjuangan), meminta publik terus mengawal penuntasan kasus perburuhan di lingkup PT Freeport Indonesia, demi menjaga martabat NKRI.
"Sekarang kami di Komisi IX membahas dua agenda penting dengan pihak Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans), salah satunya mengenai masalah serta nasib karyawan PT Freeport Indonesia (FI)," ungkapnya kepada ANTARA Pekanbaru, melalui jejaring komunikasi, Selasa.
Ia sependapat dengan rekannya dari Komisi I DPR RI, Nurhayati Ali Assegaf (Fraksi Partai Demokrat), PT FI seolah 'untouchable' (tak tersentuh) oleh hukum maupun kekuatan di Indonesia.
"Kondisi ini perlu diseriusi, karena ini menyangkut nasib warga kita, juga sumber daya alam kita yang menurut konstitusi harus dipergunakan bagi seluas-luasnya kepentingan bangsa serta rakyat," tandasnya.
Sebagaimana diberitakan, aksi pemogokan oleh karyawan dan buruh PT FI di Timika, Papua, telah berlangsung lebih dua bulan, bahkan telah memakan korban jiwa.
Dari berbagai kasus yang seolah menghadap-hadapkan para buruh dengan pengusaha.
Saat ini, pihak perwakilan pekerja dan buruh sedang bernegosiasi dengan manajemen PT FI untuk mencari solusi atas kemelut ketenagakerjaan di sana.
Para buruh Indonesia menuntut PT FI menyetarakan upah dan gaji mereka dengan yang diterima para karyawan asing. Baik yang bekerja di lingkup PT FI Indonesia, maupun usaha pertambahan 'Freeport' lainnya di luar negeri.
Problem TKI
Selain urusan karyawan dan buruh di PT FI, demikian Rieke Diah Pitaloka, pihaknya juga mengagendakan pembahasan mengenai problem tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
"Kita tahu bersama, ada di antara saudara-saudara kita itu yang kini sedang menghadapi ancaman hukuman mati terkait beberapa kasus yang sebagian tidak jelas," ungkapnya.
Karena itu, ia meminta Menakertrans perlu membuka seterang-terangnya masalah-masalah di seputar TKI kita tersebut.
"Harus ada terobosan untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi para TKI kita itu. Dan perlu perbaikan kinerja di lingkup Kemenakertrans, sehingga jangan selalu terlambat mengantisipasi," tegasnya.
Rieke Diah Pitaloka juga mengharapkan dukungan serta pengawalan publik atas penuntasan kasus-kasus TKI di luar negeri, sebagaimana penyelesaian sengketa perburuhan di PT FI, Timika, Papua.
