Tujuh daerah berpotensi terima REDD+

Jumat, 7 Oktober 2011 11:03 WIB

Pekanbaru, (ANTARARIAU News) - Pemerintah Provinsi Riau mengajukan tujuh daerah yang berpotensi menerima dana implementasi Pengurangan Emisi dari Degradasi dan Deforestasi (REDD+).

"Ada tujuh daerah yang diusulkan menerima dana REDD," kata Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Riau, Fadrizal Labay, di Pekanbaru, Jumat.

Ia menjelaskan, tujuh daerah yang dipilih memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi dan berada di lahan gambut yang bisa menjadi penyimpan karbon.

Daerah tersebut antara lain Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT), Cagar Biosfer Giam Siak Kecil-Bukit Batu, kawasan Semenanjung Kampar, serta hutan lindung Rumbio dan Buluh China.

"Namun, baru dua daerah yang disetujui oleh Kementerian Kehutanan yakni TNBT dan TNTN," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan saat berkunjung ke Riau pada pekan lalu berjanji warga di sekitar hutan akan mendapatkan 70 persen dari pendanaan REDD+.

Dia menjelaskan, pemerintah akan mengalokasikan 70 persen dana REDD+ untuk masyarakat di sekitar hutan, 20 persen untuk pemerintah daerah dan sisanya 10 persen untuk pemerintah pusat.

Menurut dia, Indonesia sudah siap mengimplementasikan konsep pelestarian hutan berbasis pembangunan berkelanjutan itu.

Berkaitan dengan isu perubahan iklim, dia mengatakan pemerintah Indonesia telah menetapkan peraturan yang menyangkut lima aspek utama, yakni rujukan tingkat emisi, strategi, monitoring dan evaluasi, pasar dan pendanaan, serta distribusi tanggung jawab dan pendanaan.

Selain itu, Indonesia juga telah membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), dalam bidang kehutanan secara khusus juga telah dibentuk Kelompok Kerja Perubahan Iklim yang sedang mempersiapkan regulasi pengembangan dan aturan bagaimana pengembangan REDD nantinya.