Din Syamsuddin tolak revisi UU jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi KPK

id Berita hari ini, berita riau terkini,berita riau antara, Din Syamsuddin tolak revisi

Din Syamsuddin tolak revisi UU jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi KPK

Warga yang menamakan diri Srikandi Cinta Tanah Air menujukkan pin saat melakukan aksi ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut untuk mendukung pemerintah dan lembaga legislatif merevisi UU KPK demi kinerja KPK yang lebih baik. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/pras.)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Din Syamsuddin menolak revisi UU KPK jika pembaruan itu justru memperlemah tugas dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi.

"Saya menolak jika UU revisi tentang KPK tersebut melemahkan KPK dengan mengurangi fungsi dan tugas KPK," kata Din kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Kericuhan terjadi di KPK, massa mencoba merangsek

Apalagi, kata dia, jika UU Revisi yang disetujui unsur legislatif dan eksekutif tersebut memberi peluang bagi intervensi pemerintah. Terlebih jika regulasi itu menjadikan KPK sebagai subordinat pemerintah.

Jika itu yang terjadi, lanjut dia, maka revisi tersebut harus ditolak. Hal demikian, jika terjadi, sungguh mengkhianati amanat reformasi yang salah satu misi utamanya adalah memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Menurut mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu setiap pihak mendambakan KPK bekerja sungguh-sungguh secara benar, konsisten, konsekuen, imparsial serta independen dalam memberantas korupsi.

Di sisi lain, Din mendukung jika revisi UU KPK itu menguatkan tugas dan fungsi komisi antirasuah tersebut.

"Tentu saya bersetuju dengan adanya UU Revisi tentang KPK selama UU tersebut memperkuat eksistensi, tugas dan fungsi KPK dalam memberantas korupsi yang semakin merajelela baik di kalangan eksekutif maupun legislatif dan yudikatif," katanya.

Baca juga: Komisi III DPR RI minta pimpinan KPK terpilih bekerja sesuai UU

Baca juga: Pimpinan KPK yang baru, Firli Bahuri miliki total harta kekayaan Rp18,2 miliar


Pewarta : Anom Prihantoro

Pewarta :
Editor: Vienty Kumala
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar