Ketika Minyak Mahal, Pariwisata Berubah Arah Momentum Menata Ulang Strategi Nasional dan Mengangkat Riau sebagai Gerbang Regional

Pekanbaru, (ANTARA) - Oleh Dimas P. Mahardika Peneliti INDECS Research Center, Ph.D Student Universiti Muhammadiyah Malaysia (UMAM)

Dalam ekonomi global yang saling terhubung, tidak ada peristiwa yang berdiri sendiri. Bayangkan sebuah barisan kartu domino. Ketika ketegangan geopolitik menjatuhkan satu kartu di Timur Tengah, getarannya merambat cepat—menaikkan harga minyak di bursa komoditas, mengubah struktur biaya maskapai di Hong Kong, hingga memaksa kita mendesain ulang strategi pembangunan infrastruktur di pesisir Provinsi Riau.

Analisis Dampak Global dan Erosi Daya Saing

Per 30 Maret 2026, harga minyak mentah dunia melonjak 52,21% (dari USD 67,02 ke USD 102,01 per barel). Implikasi langsungnya adalah lonjakan fuel surcharge yang melumpuhkan fleksibilitas maskapai: Cathay Pacific mencatat kenaikan 105% dan Air India mencapai 50%. Terjadi erosi struktural pada viabilitas pasar long-haul. Model pariwisata yang tersentralisasi di Bali dan bergantung pada pasar Eropa/Amerika kini menjadi tidak efisien secara fiskal. Biaya transportasi yang tidak rasional bagi wisman jarak jauh mengharuskan Indonesia segera mengalihkan fokus ke pasar regional yang lebih stabil.

Estimasi Kerugian Nasional

Pembatalan 770 penerbangan dari hub strategis (Abu Dhabi, Doha, Dubai) akibat penutupan udara Iran telah menciptakan shock pada suplai kunjungan. Jika anomali ini menetap, Indonesia menghadapi risiko kehilangan 1,44 hingga 1,68 juta kunjungan wisman dengan potensi defisit devisa mencapai Rp48,3 – Rp56,5 triliun .

Tekanan fiskal global ini menciptakan urgensi bagi Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk segera melakukan reposisi strategi menuju pasar short-haul yang memiliki resiliensi lebih tinggi terhadap volatilitas energi.

Situasi ini memaksa perubahan strategi. Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata mulai mengalihkan fokus ke pasar short-haul, khususnya kawasan Asia Tenggara. Kemenpar telah mengeksekusi realokasi anggaran Rp5,6 miliar ke pasar jarak dekat dengan peningkatan intensitas promosi sebesar 23%. Langkah ini logis. Negara seperti Malaysia dan Singapura relatif stabil, dekat secara geografis, dan memiliki karakter wisatawan yang lebih fleksibel, Customer Acquisition Cost (CAC) yang rendah serta cenderung berkunjung berulang.

Namun, strategi ini tidak boleh berhenti sebagai langkah taktis jangka pendek. Tanpa penguatan konektivitas dan kesiapan destinasi, pergeseran pasar hanya akan menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar persoalan.

Di sinilah posisi Riau menjadi sangat penting—namun sekaligus problematik. Secara geografis, Riau adalah pintu terdekat Indonesia dengan Malaysia. Secara ekonomi, ia berpotensi menjadi hub wisata lintas negara berbasis short haul. Namun hingga kini, peran itu belum terwujud optimal.

Keterbatasan konektivitas menjadi hambatan utama. Jalur strategis seperti RoRo Dumai–Melaka belum juga terealisasi secara konkret. Tanpa jalur ini, Riau sulit bertransformasi dari daerah lintasan menjadi destinasi tujuan.

Di sisi lain, ketidakpastian status Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pulau Rupat pada tahun 2025/2026 berpotensi menghambat kesinambungan pembangunan. Jika dukungan fiskal melemah, maka upaya penguatan infrastruktur dan destinasi bisa terhenti di tengah jalan.

Padahal, Riau memiliki modal yang tidak kecil. Event budaya seperti Pacu Jalur, fenomena alam seperti Bono, wisata sejarah di Istana Siak, serta kekayaan ekosistem gambut di Kawasan Zamrud dan Semenanjung Kampar adalah aset yang unik dan tidak dimiliki banyak daerah lain.

Masalahnya bukan pada potensi, melainkan pada konsistensi kebijakan dan kecepatan eksekusi.

Dalam konteks perubahan global saat ini, Indonesia juga perlu membaca arah baru tren pariwisata. Dunia tidak lagi hanya berbicara tentang sustainable tourism, tetapi mulai bergerak ke regenerative tourism—pariwisata yang berkontribusi pada pemulihan lingkungan dan sosial.

Bagi Riau, ini adalah peluang strategis. Ekosistem gambut dan kawasan konservasi dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan dengan kesadaran lingkungan tinggi. Namun, peluang ini hanya bisa dimanfaatkan jika ada integrasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Karena itu, ada beberapa langkah yang perlu segera dipertimbangkan. Pertama, pemerintah pusat perlu menjadikan konektivitas lintas negara—khususnya Dumai–Melaka—sebagai prioritas strategis, bukan sekadar wacana.

Kedua, keberlanjutan kawasan strategis pariwisata seperti Pulau Rupat harus dijamin agar tidak terjadi kekosongan dukungan pembangunan.

Ketiga, Pemerintah Provinsi Riau perlu memperjelas positioning daerahnya, dari sekadar hinterland menjadi cross-border tourism hub yang aktif dan kompetitif.

Keempat, penguatan transparansi dan efektivitas anggaran promosi pariwisata perlu menjadi perhatian, agar distribusi manfaat tidak terpusat di destinasi tertentu saja.

Perubahan yang terjadi hari ini menunjukkan bahwa pariwisata sangat rentan terhadap dinamika global. Namun di saat yang sama, ia juga membuka peluang untuk melakukan koreksi arah kebijakan.

Pertanyaannya bukan lagi apakah strategi harus berubah—karena perubahan itu sudah terjadi. Yang lebih penting Adalah, apakah kita cukup cepat beradaptasi, dan cukup berani menempatkan daerah seperti Riau sebagai bagian utama dari masa depan pariwisata Indonesia?

Pewarta : Dimas P. Mahardika
Editor: Afut Syafril Nursyirwan
COPYRIGHT © ANTARA 2026