Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan bakal melanjutkan pembangunan jalan tol dengan mendorong pendanaan dari investasi sektor swasta, antara lain dengan melelang tujuh ruas tol pada 2019.
"Melalui skema KPBU (Kerja sama Pemerintah-Badan Usaha), pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya, sehingga dapat memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin.
Baca juga: Ruas jalan Tol Trans Sumatera di wilayah OKI segera operasional
Menteri Basuki mengingatkan bahwa pembangunan jalan tol diperlukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik yang masih menjadi permasalahan dunia usaha.
Pada tahun 2019 ini, Kementerian PUPR melalui Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) akan melelang tujuh ruas jalan tol dengan nilai investasi sebesar Rp151,13 triliun.
Tujuh ruas tol yang akan dilelang merupakan ruas tol usulan dari badan usaha yakni Jalan Tol Semanan - Balaraja sepanjang 31,9 km, Kamal - Teluknaga - Rajeg sepanjang 38,6 km, Akses Menuju Pelabuhan Patimban sepanjang 37,7 km, Gedebage - Tasikmalaya - Cilacap sepanjang 184 Km, Yogyakarta - Bawen sepanjang 77 km, Solo - Yogyakarta - New Yogyakarta International Airport (NYIA) Kulon Progo sepanjang 91,93 km dan Balikpapan - Penajam Paser Utara sepanjang 7,35 km.
Dari tujuh ruas tol, Jalan Tol Balikpapan-Penajam Paser Utara sudah dilakukan pelelangan dengan metode lelang hak menyamakan penawaran (right to match) pada PT. Tol Teluk Balikpapan. Ruas tol lainnya masih dalam tahap finalisasi desain.
"Keterlibatan swasta membawa dampak daya ungkit atau leverage dari hasil investasinya, sehingga keuntungan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur lainnya," kata Kepala BPJT Danang Parikesit.
Selama ini pemerintah juga telah memberikan dukungan viability gap fund (VGF) berupa jaminan maupun dukungan pendanaan APBN untuk pembangunan sebagian konstruksi jalan tol sehingga meningkatkan kelayakan finansial suatu ruas tol.
Investasi swasta dibutuhkan kerena pendanaan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur terbatas. Kemampuan APBN tahun 2020 - 2024 diproyeksikan hanya mampu memenuhi 30 persen atau sekitar Rp623 triliun dari total kebutuhan anggaran untuk penyediaan infrastruktur sebesar Rp2.058 triliun.
Baca juga: Pembangunan konstruksi jalan tol layang Jakarta-Cikampek ditargetkan selesai September
Baca juga: Jokowi: Kalimantan akan Punya Jalan Tol untuk Pertama Kalinya
Pewarta: M Razi Rahman
Berita Lainnya
Mitsubishi Electric Indonesia lakukan inovasi dan solusi untuk lingkungan hijau
26 April 2024 17:02 WIB
Relawan: Partai Keadilan Sejahtera akan ikuti jejak PKB dan NasDem masuk koalisi
26 April 2024 16:29 WIB
Kemenhub tetapkan 17 bandara internasional di Indonesia untuk perkuat bisnis penerbangan
26 April 2024 16:10 WIB
Mendag Zulkifli Hasan memusnahkan baja tulang tak sesuai SNI senilai Rp257 miliar
26 April 2024 15:31 WIB
Ilmuwan ungkap rotasi Bumi melambat, hari jadi lebih panjang
26 April 2024 15:16 WIB
72 tahun diplomatik, Indonesia-Kanada adakan Dialog Pertahanan Perdana di Jakarta
26 April 2024 15:05 WIB
Menlu Retno sebut satgas judi online lindungi WNI dari kejahatan transnasional
26 April 2024 14:17 WIB
Jeniffer Aniston akan buat ulang film klasik hits tahun 1980 "9 to 5"
26 April 2024 14:04 WIB