#ADANYA PERDA

Kumpulan berita adanya perda, ditemukan 2039 berita.

Kemenkum Riau Bedah Problematika Regulasi Disabilitas dan Pekerja Migran bersama Kemenko Hukum

Sebagai kelanjutan dari agenda sinkronisasi kebijakan nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar diskusi panel intensif guna membedah problematika pembentukan peraturan daerah terkait ...

Wujudkan Keadilan bagi Kelompok Rentan, Kanwil Kemenkum Riau Perkuat Sinergi dengan Kemenko Kumham Imipas

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan "Sinkronisasi dan ...

Dorong Transformasi Digital Anev Perda, Inovasi "PASIH Daerah" Siap Perkuat Kualitas Regulasi

Upaya meningkatkan kualitas pembinaan hukum daerah terus diperkuat melalui rapat inovasi “PASIH Daerah” yang digelar di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan ...

Wujudkan Birokrasi Bersih dan Melayani, Kakanwil Kemenkum Riau Paparkan Inovasi Unggulan dalam Desk Evaluasi WBBM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melangkah mantap menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, memimpin langsung jajarannya dalam ...

DPRD Riau ajukan ranperda tentang perlindungan anak

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau mengajukan rancangan perda tentang perlindungan anak setelah melalui konsultasi ke Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik ...

Kemenkum Riau Terima Kunjungan BULD DPD RI, Bahas Penguatan Pembentukan Perda di Wilayah

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan kerja strategis dari Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka monitoring ...

Perkuat Tata Kelola Aset Daerah, Ranperda Kuansing Dikaji Ulang Lewat Konsultasi Strategis

Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah kembali dilakukan melalui kegiatan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar pada Senin (13/4/2026) di Ruang ...

Kebijakan pemotongan TPP ASN Siak rugikan ribuan pegawai dan tak sesuai perda

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang menetapkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) hanya sebesar 50 persen untuk Januari dan Februari 2026 menuai kritik ...

Pemotongan 50 persen TPP ASN Siak dipertanyakan Banggar DPRD

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Siak mempertanyakan keputusan Bupati Siak yang menetapkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 50 persen untuk dua ...

Kanwil Kementerian Hukum Riau Gelar Sosialisasi Layanan AHU dan Penguatan Peran PPNS dalam Penegakan Hukum Berbasis KUHP dan KUHAP

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan AHU Lainnya dengan tema “Layanan Jasa Hukum dan Peran PPNS dalam Penegakan Hukum Berbasis KUHP dan KUHAP” yang ...