Sebagai kelanjutan dari agenda sinkronisasi kebijakan nasional, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar diskusi panel intensif guna membedah problematika pembentukan peraturan daerah terkait ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau terus menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan perlindungan bagi kelompok masyarakat rentan. Hal ini ditegaskan dalam kegiatan "Sinkronisasi dan ...
Upaya meningkatkan kualitas pembinaan hukum daerah terus diperkuat melalui rapat inovasi “PASIH Daerah” yang digelar di Ruang Rapat Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau melangkah mantap menuju predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kepala Kantor Wilayah, Rudy Hendra Pakpahan, memimpin langsung jajarannya dalam ...
Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Riau mengajukan rancangan perda tentang perlindungan anak setelah melalui konsultasi ke Direktorat Jendral Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menerima kunjungan kerja strategis dari Badan Urusan Legislatif Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam rangka monitoring ...
Upaya memperkuat kualitas regulasi daerah kembali dilakukan melalui kegiatan konsultasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kabupaten Kuantan Singingi yang digelar pada Senin (13/4/2026) di Ruang ...
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak yang menetapkan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) hanya sebesar 50 persen untuk Januari dan Februari 2026 menuai kritik ...
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Siak mempertanyakan keputusan Bupati Siak yang menetapkan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) aparatur sipil negara (ASN) sebesar 50 persen untuk dua ...
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau menggelar kegiatan Sosialisasi Layanan AHU Lainnya dengan tema “Layanan Jasa Hukum dan Peran PPNS dalam Penegakan Hukum Berbasis KUHP dan KUHAP” yang ...