Bengkalis, (Antarariau.com)- Sejumlah Aparatur Sipil Negara dilingkup Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, mulai gerah karena Tambahan Penghasil Pegawai (TPP) yang tak kunjung dibayar serta adanya isu pemotongan.
"Luar biasa tahun 2018 ini, TPP dipotong sampai 35 persen, bulan juga dikurangi menjadi 10 bulan penerimaan dalam setahun dan dahsyatnya lagi sejak bulan Desember tahun 2017 kami tidak pernah menerima TPP ini sama sekali sampai sekarang," kata salah seorang PNS di Bengkalis yang tidak ingin namanya disebutkan.
Dia mengatakan, sejak Desember 2017 hingga saat ini TPP tersebut tidak kunjung dibayarkan.
"Kemana perginya dana APBD, apakah hanya untuk proyek?, dan anehnya mayoritas proyek juga mengalami tunda bayar," kata salah seorang ASN Pemkab Bengkalis yang beralamat di Senggoro ini.
Sejumlah ASN di daerah itu mengaku geram atas situasi yang terjadi, bukan hanya soal pemotongan TPP, tapi tak kunjung dibayarkan sejak bulan Desember 2017 lalu yang menjadi persoalan.
"Jangan hanya anggaran untuk proyek yang dibesarkan di APBD, kami ASN ini juga manusia yang butuh makan, beban sekolah anak serta kebutuhan lainnya harus dibayar. Ini sudahlah dipangkas, tak kunjung dibayarkan sampai sekarang, mau makan apa kami, apa harus terus menghutang sana sini, karena gaji pokok kami sudah dipotong pinjaman bank," keluh salah seorang ASN lainnya.
Menurut para ASN, Beban ekonomi sekarang sangat tinggi, bukan hanya biaya rumah tangga, serta biaya sekolah anak, namun tagihan listrik yang melonjak naik.
Atas keadaan yang diakui menjepit tersebut, sejumlah ASN-pun berinisiatif melakukan aksi unjuk rasa atau demonstrasi kepada bupati dan DPRD Bengkalis.
Menanggapi adanya isu unjuk rasa tersebut, Sektetaris Daerah (Sekda) Bengkalis H.Bustami HY mengaku mendengar adanya kabar soal isu ASN dan guru honor MDA akan menggelar unjuk rasa.
"APBD kita mengalami defisit, dan berdampak pada pemotongan TPP baik dalam bentuk nominal maupun bulan penerimaan. Dana triwulan I dibayarkan untuk hutang pihak ketiga yang tunda bayar pada tahun 2017, dan dalam bulan April atau Mei ini begitu dana triwulan kedua ditransfer pemerintah pusat segera kita bayarkan. Soal isu ASN akan melakukan unjukrasa, saya harap itu tidak terjadi, karena yang rugi mereka sendiri nantinya," papat Bustami mengingatkan. ***4***
