Rekomendasi Semenanjung Kampar dari DPR Mengecewakan

Kamis, 11 Maret 2010 14:10 WIB

Pekanbaru, 11/3 (ANTARA) - Juru Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara, Zulfahmi, secara terpisah mengaku sangat kecewa dengan hasil rekomendasi tim Komisi IV DPR mengenai hutan rawa gambut Semenanjung Kampar, karena tidak mengurai ke akar permasalahan yang sebenarnya, yakni keberadaan aktivitas perusahaan pemegang izin HTI di Semenanjung Kampar. "Saya sangat kecewa itu tidak menyelesaikan masalah yang sebenarnya, dan jujur rekomendasi semacam itu sudah sering diutarakan oleh pihak perusahaan seperti RAPP," ujar Zulfahmi kepada ANTARA di Pekanbaru, Kamis. Ia mengatakan ekspansi dari perusahaan pemegang izin HTI yang membabat hutan alam Semenanjung Kampar tidak akan terbendung dengan adanya model industri emisi karbon yang ditawarkan DPR. Fakta dilapangan, lanjutnya, ada sekitar 20 perusahaan HTI berada di sekeliling kawasan Semenanjung Kampar yang proses perizinannya disinyalir banyak masalah dan merugikan masyarakat tempatan. Salah satu contohnya adalah ketika konsesi RAPP yang mencaplok arel pertanian untuk warga Kecamatan Teluk Meranti seluas 125 ha, sehingga Program Operasi pangan Riau Makmur di tempat itu gagal total. Komentar senada juga ditarakan Koordinator Jaringan Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) Susanto Kurniawan, yang menilai Komisi IV DPR terlalu terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa mempertimbangkan masukan dari semua unsur seperti dari masyarakat hingga LSM lingkungan. "Sebebarnya tak ada cara lain untuk menyelesaikan masalah Semenanjung Kampar yakni dengan memberlakukan status quo dan melakukan audit menyeluruh mengenai proses perizinan perusahaan HTI hingga suplai bahan baku," ujar Susanto.