Pemprov Riau Sampaikan RAPBDP 2015 Rp11,4 Triliun

Pekanbaru, (Antarariau.com) - Pemerintah Provinsi Riau menyampaikan nota keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2015 dengan total mencapai hampir Rp11,4 triliun atau mengalami peningkatan dari APBD murni 2015 yang disahkan Rp10,7 triliun.

"Total belanja pada RAPBD-P 2015 diperkirakan sebesar Rp11,387 triliun atau meningkat 6,59 persen dibanding APBD murni yang jumlahnya Rp10,683 triliun," kata Pelaksana Tugas Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman dalam penyampaiannya di sidang paripurna DPRD Riau di Pekanbaru, Senin.

Belanja tersebut mengalami peningkatan pada kelompok belanja tidak langsung yakni sebesar Rp6,9 trilun atau meningkat Rp2,04 triliun jika dibandingkan APBD murni yang jumlahnya Rp4,402 triliun.

Hal itu diantaranya karena penyesuaian gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil, hutang belanja bagi hasil pajak dan belanja keuangan ke kabupaten/kota. Untuk yang terakhir jumlahnya bertambah menjadi Rp1,39 triliun dari sebelumnya Rp1,032 triliun.

"Belanja bantuan keuangan mengalami peningkatan signifikan dari Rp1,032 triliun menjadi Rp3,103 triliun atau meningkat 200,59 persen. Itu terutama untuk pelaksanaan program prioritas daerah dan peningkatan fiskal kabupaten/kota," jelasnya.

Sementara itu pada belanja langsung jumlahnya justru menurun dari Rp6,281 triliun menjadi Rp4,481 triliun atau berkurang Rp1,8 triliun. Diantaranya belanja barang dan jasa Rp2,08 triliun, turun jadi Rp1,022 atau berkurang 32 persen dari sebelumnya Rp3,107 triliun dan belanja langsung pegawai Rp284 miliar

"Belanja modal pada APBD murni Rp2,90 triliun berkurang menjadi Rp2,111 triliun. Ini merupakan konskuensi rasionalisasi kegiatan yang tidak akan dapat dilaksanakan tahun ini," tambahnya.

Dalam hal pendapatan Pemprov Riau juga justru mengalami penurunan 15 persen atau berkurang Rp1,14 triliun menjadi Rp7,407 triliun dari sebelum perubahan Rp8,71 triliun. Hal ini implikasi dana perimbangan khususnya bagi hasil minyak dan gas bumi yang semula Rp4,106 triliun menjadi Rp3,127 triliun.

Pendapatan Asli Daerah juga turun dari Rp3,656 triliun menjadi Rp3,407 triliun. Pendapatan bisa mencapai angka Rp11,4 triliun dengan tambahan pendapatan lain-lain sebesar Rp871,7 miliar dan pembiayaan daerah dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya berdasarkan hasil audit yakni sebesar Rp3,980 triliun.