Jakarta (ANTARA) - Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai target pertumbuhan ekonomi, yang ditetapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sebesar 5,2-5,8 persen pada 2026 terbilang realistis.
Anggota DPR RI Nurul Arifin saat Rapat Paripurna tentang Penyampaian Pandangan Fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, menuturkan target itu cukup realistis bila mempertimbangkan situasi perekonomian global saat ini.
Fraksinya berpandangan bahwa target batas bawah 5,2 persen menjadi angka yang lebih mungkin untuk dicapai.
Akan tetapi, mengingat target Prabowo untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada akhir jabatannya, maka target pertumbuhan ekonomi perlu diarahkan untuk bergerak ke angka tersebut.
"Salah satu sisi utama pemerintahan Presiden Prabowo di bidang ekonomi adalah mencapai pertumbuhan 8 persen pada 2029. Untuk menuju ke sana, target pertumbuhan ekonomi pada 2026 perlu diarahkan pada batas atas 5,8 persen," ujar Nurul.
Di sisi lain, anggota DPR Rivqy Abdul Halim mengatakan target pemerintah itu masih bisa didorong untuk bergerak hingga mencapai level 5,6-6 persen. Namun, target itu bisa dicapai dengan beberapa catatan.
Pemerintah dinilai perlu memperkuat ketahanan ekonomi domestik dengan mendorong konsumsi rumah tangga.
Kemudian, arus investasi yang bersifat padat modal dan padat karya juga perlu ditingkatkan, volume ekspor perlu diperbesar, dan daya beli masyarakat diperkuat.
Bersamaan dengan itu, pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) perlu diakselerasi.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa hilirisasi dan transformasi digital ekonomi berjalan sesuai dengan target dan rentang waktu yang telah ditetapkan.
Pandangan lain disampaikan oleh Anggota DPR Dina Lorenza Audria, yang menilai target 5,2-5,8 persen realistis, namun menantang.
Fraksinya berpendapat target tersebut bisa dicapai bila pemerintah mampu mendorong daya beli konsumsi rumah tangga yang merupakan penopang utama pertumbuhan ekonomi.
Lalu, mengurangi ketergantungan impor, terutama untuk komoditas pangan dan energi.
Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah program hilirisasi harus diarahkan agar bisa mencapai industri akhir dan menjadi instrumen akselerasi penciptaan lapangan kerja dan memperluas basis perpajakan.
Iklim investasi juga perlu dijaga agar tetap kondusif.
Dina pun mengingatkan instrumen seperti BPI Danantara perlu dioptimalkan untuk mendorong investasi langsung pada sektor-sektor strategis.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menargetkan pertumbuhan ekonomi berada pada rentang 5,2 persen hingga 5,8 persen pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026.
Rentang itu lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi tahun ini yang dipatok sebesar 5,2 persen
"Laju pertumbuhan ini menjadi fondasi kuat untuk pertumbuhan hingga mencapai 8 persen dalam beberapa tahun ke depan dengan terus konsisten mencapai visi Indonesia Maju 2045," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-18 tentang Penyampaian Pemerintah terhadap RAPBN Tahun Anggaran 2026 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (20/5/2025).
Untuk mencapai target pertumbuhan itu, pemerintah akan berupaya menjaga daya beli masyarakat, mendorong transformasi dan reformasi ekonomi, termasuk hilirisasi sumber daya alam, dan perbaikan iklim investasi dan sumber daya manusia.
Baca juga: Menkeu Sri Mulyani bidik pertumbuhan ekonomi capai 5,8 persen di 2026
Baca juga: Pertumbuhan ekonomi Riau setahun mencapai 4,65 persen hingga triwulan I 2025
