Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Budisatrio Djiwandono mengapresiasi strategi politik luar negeri pemerintah dengan menjadi anggota penuh BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan).
"Menyambut gembira keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS karena ini adalah wujud sejati dari falsafah politik luar negeri bebas aktif yang ditekankan oleh Presiden RI Prabowo Subianto," kata Budisatrio dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dengan menjadi anggota penuh BRICS, menurut Budisatrio, dapat memperkuat peran Indonesia dalam geopolitik global, terlebih Indonesia mempunyai kedaulatan untuk menjalin diplomasi dengan semua pihak, serta menciptakan relasi yang setara dan saling menguntungkan.
Selain itu, kata dia, menjadi anggota penuh BRICS berpotensi menciptakan tatanan global yang lebih inklusif dan berkeadilan, terutama di tengah tren geopolitik global yang cenderung berorientasi pada kepentingan dalam negeri masing-masing negara ketimbang mendorong kolaborasi ekonomi yang setara dan berkelanjutan.
Budisatrio mengemukakan bahwa keanggotaan penuh di BRICS dapat membuka peluang strategis untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi multilateral yang lebih kuat dan inklusif.
"Pengaruh diplomatik Indonesia juga perlu kita manfaatkan dalam mengangkat isu Palestina yang sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk di BRICS," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Budisatrio membantah langkah pemerintah menjadi anggota penuh di BRICS sebagai langkah konfrontatif dengan blok ekonomi barat.
Menurut dia, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selalu membawa politik bebas aktif yang terbukti dengan keterlibatan di berbagai forum internasional seperti OECD, APEC, G20, maupun OKI.
"Artinya keanggotaan Indonesia di BRICS ini bukan bentuk konfrontasi dengan pihak mana pun. Seperti pesan Presiden Prabowo, bahwa 'seribu teman terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak', hal ini yang perlu kita pahami dari keterlibatan Indonesia di mana pun nantinya," katanya.
Oleh sebab itu, dia mengingatkan kepada Pemerintah agar kepentingan nasional perlu tetap menjadi agenda utama yang diperjuangkan dalam setiap relasi diplomatik yang dibangun.
"Bahkan, ketika kita turut memperjuangkan tatanan yang lebih baik sebagai warga dunia, kita tetap perlu menjadikan kepentingan dalam negeri sebagai acuan dari setiap kebijakan luar negeri," ujarnya.
Sebelumnya, Senin (6/1), Brasil sebagai pemegang presidensi BRICS tahun ini mengumumkan bahwa Indonesia telah resmi menjadi anggota organisasi internasional tersebut.
"Indonesia, yang memiliki populasi dan ekonomi terbesar di Asia Tenggara, memiliki kesamaan pandangan dengan anggota-anggota BRICS lainnya terkait dengan dukungan atas reformasi institusi global dan kontribusi positif untuk menguatkan kerja sama antara negara-negara Selatan Global," demikian pernyataan pemerintah Brasil.
Baca juga: Brazil umumkan Indonesia sah jadi anggota baru BRICS
Baca juga: Ekonom: Keanggotaan Indonesia di BRICS naikkan daya tawar RI di depan OECD
