Hamilton (ANTARA) - Majelis Umum PBB pada Kamis (11/7) mengesahkan sebuah resolusi tentang keselamatan dan keamanan fasilitas nuklir Ukraina, termasuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) Zaporizhzhia.
Resolusi yang diajukan oleh Ukraina dengan dukungan lebih dari 50 negara pendukung itu diadopsi melalui konsensus yang signifikan, dengan 99 negara anggota PBB mendukung, 9 menolak, dan 60 abstain.
Resolusi tersebut menyatakan kekhawatiran serius atas keselamatan dan keamanan nuklir yang tidak menentu di PLTN Zaporizhzhia.
Resolusi itu juga menekankan pentingnya tujuh pilar yang sangat diperlukan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) untuk memastikan keselamatan dan keamanan nuklir selama konflik, serta menuntut semua pihak untuk sepenuhnya menerapkan pilar-pilar tersebut.
Wakil Tetap Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengumumkan hasil pemungutan suara melalui media sosial X, serta menyampaikan rasa terima kasih kepada negara-negara yang mendukung resolusi tersebut, bahkan sebelum pemungutan suara dilakukan.
Zaporizhzhia, PLTN terbesar di Eropa dan salah satu dari 10 PLTN terbesar di dunia, serta Kota Enerhodar telah berada di bawah kendali Rusia sejak Maret 2022, tak lama setelah dimulainya operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022.
Sejak itu, kekhawatiran akan bencana nuklir terus berlanjut karena baik Moskow maupun Kiev saling menuduh melancarkan serangan di dekat pabrik tersebut.
Baca juga: Kementerian ESDM: Pembangkit listrik tenaga nuklir masuk rencana ketenagalistrikan 2033
Baca juga: Aspebindo dorong pemerintah Indonesia untuk fasilitasi investasi PLTN di Indonesia
Sumber: Anadolu
Majelis Umum PBB sahkan resolusi tentang keselamatan dan keamanan PLTN Zaporizhzhia
PLTN Zaporizhzhia. Asesmen IAEA terhadap jebolnya bendungan Kakhovka di Ukraina selatan saat ini tidak ada memberikan risiko langsung terhadap keselamatan PLTN Zaporizhzhia. (Xinhua)
