KLHK paparkan restorasi gambut berpotensi topang peningkatan kesejahteraan desa

id Berita hari ini, berita riau terbaru, berita riau antara,gambut

KLHK paparkan restorasi gambut berpotensi topang peningkatan kesejahteraan desa

Ilustrasi: Seorang warga mencari kepiting di kawasan mangrove Desa Simandulang, Kecamatan Kualuh Leidong, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatera Utara. (ANTARA FOTO/Yudi/foc.)

Jakarta (ANTARA) - Ketua Kelompok Kerja Desa Mandiri Peduli Gambut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Lelawaty Simamora mengatakan langkah restorasi gambut tidak hanya memberikan dampak lingkungan tapi juga berpotensi memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Dalam diskusi daring disimak dari Jakarta, Kamis, Lelawaty menjelaskan bahwa salah satu strategi untuk merestorasi gambut termasuk pembasahan (rewetting), penanaman ulang (revegetasi), dan revitalisasi ekonomi atau 3R.

Dia memberikan contoh seperti yang sudah sudah dilakukan di beberapa Desa Mandiri Peduli Gambut, termasuk revitalisasi yang mendukung pertanian, peternakan, dan perikanan, di lahan gambut tanpa merusak lahan.

Beberapa contoh kegiatan ekonomi yang sudah dilakukan, kata dia, termasuk budi daya sayuran, perikanan, pembibitan pinang, peternakan unggas, budi daya lebah madu, dan pengelolaan limbah.

"Pertanian, peternakan, dan perikanan, meningkatkan ketahanan pangan dan alternatif mata pencaharian. Mereka juga menjadi lebih guyub, anggota masyarakat menjadi memahami," ujarnya.

Distribusi Desa Mandiri Peduli Gambut yang didampingi oleh KLHK, kata dia, pada 2023 mayoritas berada di Sumatera yaitu 30 desa, 22 desa di Kalimantan, lima desa di Sulawesi, dan tiga desa di Papua.

Kegiatan Desa Mandiri Peduli Gambut dilakukan juga oleh lembaga lain, termasuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM).

Namun dia menyoroti bahwa bantuan dan pendampingan yang diberikan untuk mendukung revitalisasi ekonomi masyarakat desa di lahan gambut juga memerlukan faktor-faktor lain, termasuk pelibatan pemangku kepeningan dan sinergi berbagai pihak.

"Strategi keberlanjutan tentu kita perlu ada keberpihakan, edukasi, dan seterusnya," kata Lelawaty Simamora.

Baca juga: BRGM terus dorong pembentukan peraturan hukum desa untuk jaga lahan gambut

Baca juga: BRGM nyatakan 13 juta hektare lahan gambut dalam kondisi rusak