Menpan RB ungkapkan Indonesia harus belajar dari Korsel soal transformasi digital

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan Indonesia dan negara-negara ASEAN harus terus belajar dari Korea Selatan terkait transformasi digital terutama di sektor birokrasi.

"Jadi kita sudah banyak kerjasama dengan Korea (Selatan) termasuk terkait dengan electronic government cooperation center atau EGCC dan bahkan sekarang ada tim dari Korea ada di kantor Kemenpan RB terutama untuk melakukan tranformasi di sektor digital," kata Anas saat berbicara dengan awak media setelah membuka acara The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium, Jakarta Pusat, Kamis.

Anas mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang mendorong bagaimana percepatan tranformasi digital khususnya terkait dengan RB tematik sehingga acara pertemuan ini menjadi penting untuk mendapatkan perkembangan transformasi di masing-masing negara khususnya Korea.

Korea, ungkapnya, sebentar lagi akan melakukan presentasi terkait dengan tranformasi digital di birokrasi yang terbaru.

Menurut Anas, reformasi birokrasi di Korea Selatan dan negara-negara ASEAN diharapkan dapat meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mendorong pemerintahan yang lebih baik.

Hal-hal tersebut nantinya akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan ekonomi yang dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat.

"Birokrasi yang berdampak adalah arahan Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang digencarkan. Negara-negara ASEAN khususnya Indonesia terus belajar dari kesuksesan Republik Korea memanfaatkan teknologi untuk melahirkan inovasi di bidang layanan publik," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN Jang-keun Lee mengungkapkan acara simposium ini bisa menjadi jembatan penguat kerja sama antara ASEAN dan Korea. Dia berharap Republik Korea bisa terus jadi mitra bagi ASEAN, khususnya dalam hal transisi energi dan transformasi digital.

"Kemitraan kerja sama ASEAN dan Republik Korea pertama kali terjalin pada bulan November 1989. Kita akan terus berupaya bersama menjaga stabilitas kawasan, mempertebal kepercayaan, dan kerja sama ditingkatkan," jelasnya.

The 2023 KACPE International Public Policy Symposium membahas tiga area, pertama Inisiatif Solidaritas Korea-ASEAN dari perspektif Korea dan ASEAN, dan untuk pertukaran kebijakan dan kerja sama antara ASEAN dan Korea. Kedua, simposium ini akan fokus pada reformasi sektor publik dengan transformasi digital dan kerja sama antara ASEAN dan Korea. Terakhir, akan turut dibahas reformasi kelembagaan dan ekonomi untuk pembangunan nasional dan kerja sama antara ASEAN dan Korea.

Indonesia kembali menjadi tuan rumah simposium kebijakan publik internasional. Acara yang bertajuk The 2023 Korea-ASEAN Community of Policy Exchange (KACPE) International Public Policy Symposium ini digelar di Jakarta pada 20-21 September 2023.

Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah simposium tahun ini tidak terlepas dari peran Indonesia sebagai pemegang keketuaan ASEAN pada 2023. Tahun ini Indonesia-Korea juga merayakan 50 tahun terjalinnya hubungan diplomatik antar dua negara.

Gelaran simposium internasional ini melibatkan Kempan RB; Korea Research Initiatives, the University of New South Wales, Australia; The Asian Group for Public Administration (AGPA); serta Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI).

Kegiatan ini turut didukung oleh Korea Foundation; The Mission of the Republic of Korea to ASEAN; ASEAN Foundation;Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Baca juga: Menteri PPN: Reformasi gaji ASN jadi salah satu agenda prioritas pada 2024

Baca juga: Menpan RB targetkan 1.800 ASN akan pindah ke IKN Nusantara pada tahap pertama