Pengamat: Transaksi mahar penetapan nomor urut caleg turunkan popularitas partai

Pekanbaru (ANTARA) - Pengamat politik dari Universitas Muhammadiyah Riau Aidil Haris mengatakan transaksi mahar politik yang terjadi saat penentuan nomor urut bakal calon legislatif (bacaleg) justru merugikan partai secara popularitas dan elektabilitas.

"Transaksi politik ini sebagai bentuk dari demokrasi yang dihitung secara materialistik. Kalau unsur itu yang digunakan oleh partai politik maka kedepannya akan diukur secara materialistik yang juga merugikan partai, karena pasti akan ada pergejolakan secara internal dan berdampak pada turunnya tingkat popularitas dan elektabilitas partai," kata Aidil Haris saat dikonfirmasi ANTARA di Pekanbaru, Jumat.

Potensi polemik itu muncul, katanya, jika ada bacaleg yang keberatan dengan adanya mahar dan menimbulkan kegaduhan di publik. Hal ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi citra partai politik yang berdampak pada menurunnya popularitas.

"Secara internal kader akan tetap bersuara. Kemudian masyarakat yang mencalonkan diri jika lolos mungkin tidak mempersoalkan, tetapi jika tidak terpilih maka akan menjadi bahan perbincangan di tengah masyarakat adanya mahar ini," katanya.

Ia menegaskan praktik kenakalan seperti ini harusnya dihindari oleh parpol supaya kekuatan partai politik punya bergaining position di tengah masyarakat.

"Politik seperti ini yang harus dihindari, partai politik harusnya melakukan penguatan terhadap kader partai dan bakal caleg. Kalau kenakalan dalam tanda kutip ini terjadi artinya parpol tidak mampu meliterasi politik secara baik," ucapnya

Ia juga menanggapi terkait perebutan nomor urut yang dilakukan bacaleg tidak terlepas dari nomor strategis yang diyakini bakal meraup suara dengan jumlah yang besar. Meski pemilu dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, nomor urut tetap saja menjadi pertimbangan bacaleg.

"Nomor urut 1 - 5 dan itu masih idola karena angkanya strategis sehingga tetap menjadi pertimbangan bagi sebagian besar bacaleg," paparnya.

Ia berharap agar dinamika politik seperti ini menjadi atensi partai politik untuk mewujudkan demokrasi yang bersih, jujur dan adil. Diperlukan pendidikan politik yang menjadi penguatan bagi kader dan bacaleg jika nanti terpilih.

Sementera itu, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau Sugeng Pranoto menanggapi soal isu mahar yang mewarnai penetapan nomor urut caleg. Menurutnya, di partainya tidak menggunakan mahar tetapi lebih mengedepankan prestasi dan loyalitas kader untuk menetapkan nomor urut.

"Nomor urut bacaleg di PDI Perjuangan ditentukan karena sejumlah pertimbangan di antaranya potensi perolehan suara, loyalitas, petahana dan bacaleg yang ada di jajaran pengurus partai. Kami tegaskan tidak ada namanya mahar. Saya pun selalu dapat nomor urut 1, tidak pakai mahar," ujarnya.