Wow, Pemerintah pusat akan turut perbaiki jalan rusak di Riau

Jakarta (ANTARA) - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf PresidenHelson Siagian menyatakan pemerintah pusat akan turut menangani perbaikan jalan daerah yang rusak di wilayahRiau.

“Sejauh ini sudah ada sepuluh ruas jalan daerah di Provinsi Riau yangmemenuhi persyaratan untuk segera ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,” kata Helson dalam rapat koordinasi percepatan penanganan jalan daerah Provinsi Riau di Pekanbaru, Selasa.

Saat ini, pemerintah terus mengidentifikasi kebutuhan berdasarkan usulan pemerintah daerah dan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

Helson juga meminta pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan kriteria kesiapan perbaikan, seperti dokumen perencanaan dan dukungan perizinan agar perbaikan jalan dapat segera dimulai.

Menurut Helson, andil pemerintah pusat untuk menangani perbaikan jalan di Riau merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Joko Widodo sebagaimana Inpres Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Pemerintah pusat, kata Helson, telah menyiapkan anggaran sebesar Rp32,7 triliun secara bertahap pada Tahun Anggaran 2023-2024 untuk menangani perbaikan jalan di berbagai wilayah di Indonesia

Pelaksanaan Inpres 3/2023akan difokuskan pada penanganan ruas jalan yang menghubungkan sentra-sentra ekonomi dan kawasan produksi rakyat, baik yang terkait dengan industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan sektor-sektor produktif lainnya.

“Inpres ini merupakan wujud kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan kemantapan kondisi jalan milik daerah, dan yang perlu dicatat, bahwa penanganan jalan daerah tetap menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota sesuai tugas dan kewenangan masing-masing,” kata Helson.

Rapat koordinasi percepatan penanganan jalan daerah di Provinsi Riau, dihadiri oleh Sekdaprov Riau SF Hariyanto, Bupati Bengkalis Kasmarni, dan Bupati Pelalawan Zukri, serta perwakilan dari sejumlah pemerintah daerah.