Pemerintah Indonesia kembangkan konsep "blue bond" dukung pendanaan ekonomi biru

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Kemenko Kemaritiman dan Investasi Basilio Dias Araujo mengatakan pemerintah tengah mengembangkan konsep blue bond atau obligasi biru untuk mendukung pendanaan ekonomi biru di Indonesia.

"Sekarang kita ada green bond, yang bicara soal darat, belum masuk laut. Kami di Kemenko Marves, Bappenas, akan bangun konsep blue bond yang mungkin akan kita selesaikan tahun ini atau tahun depan," kata Basilio dalam acara Blue Finance Accelerator Program Kick-off and Consultation Program for the Blue Economy Development in Indonesia di Jakarta, Selasa. Menurut Basilio, saat ini banyak orang yang familiar dengan istilah green economy, tapi tidak dengan blue economy atau ekonomi biru.

Padahal, secara konsep, green economy hanya berkutat di darat sementara blue economy meliputi lautan. Dari sisi finansial, pemerintah juga telah menerbitkan SDG (sustainable development goals) bonds sebesar 500 juta euro pada September 2021. Indonesia jadi negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan SDG Bond yang mirip dengan skema green bond atau green sukuk, di pasar keuangan global pada saat itu.

SDG bond adalah obligasi negara yang hasil penerbitannya digunakan untuk pembangunan berkelanjutan atau proyek-proyek ramah lingkungan sesuai dengan standar internasional.

Menurut Basilio, di tengah pertumbuhan keuangan berkelanjutan yang eksponensial dan munculnya beragam instrumen berdasarkan pemanfaatan hasil atau target berkelanjutan yang ramah lingkungan, terutama dari laut, jadi momentum yang tepat untuk membangun ekonomi biru. "Blue bond dan pinjaman biru yang merupakan inovasi yang mengalokasikan dana secara eksklusif untuk proyek ramah lingkungan dan melindungi sumber daya air bersih yang penting semakin dinikmati sehingga kita perlu menyiapkan suatu pedoman baru untuk keuangan biru," katanya

Pedoman pembiayaan ekonomi biru itu harus berisi soal prinsip-prinsip yang memberikan contoh tentang syarat biru dan hal-hal yang mampu berkontribusi dalam pengembangan ekonomi biru yang kredibel. Dalam kesempatan yang sama, Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) Tonny Wagey, mewakili Kementerian PPN/Bappenas mengungkapkan blue bond atau sukuk biru diharapkan bisa mendukung anggaran pengembangan ekonomi biru di Indonesia.

Ia menyebut saat ini APBN hanya mampu membiayai 25 persen saja dari total tujuh agenda pembangunan nasional 2020-2024. "Sisa 75 persen dari mana? Di sinilah kesempatan dengan adanya blue bond atau blue sukuk, bisa membantu. Tentu tidak 100 persen, tapi bisa membantu membiayai infrastruktur, modal, dan lainnya," katanya.

Menurut Tonny, sebagai negara kepulauan besar, Indonesia bisa menerbitkan sukuk biru sebagai alternatif pendanaan ekonomi biru. Hal itu berkaca pada pengalaman negara pulau dan kepulauan seperti Fiji dan Seychelles yang telah menerbitkan blue bond. "Seychelles sudah ada bond 15 juta dolar AS. Itu mungkin di kita cuma satu provinsi. Jadi menurut saya akan menguntungkan, tapi perlu ada rambu-rambu agar investor nyaman, yang jual juga yakin dan regulator juga dapat jaminan ini tidak akan merugikan negara," tutup Tonny.

Baca juga: KKP optimistis penerapan program ekonomi biru bisa perbesar peluang usaha perikanan

Baca juga: Indonesia-Panama jajaki kerja sama konservasi perairan, tekan emisi karbon