Jakarta (ANTARA) - Twitter meminta karyawan tidak berkicau soal Elon Musk batal membeli perusahaan tersebut, keputusan mengejutkan sang miliuner sejak pekan lalu.
Anjuran ini dikeluarkan penasihat umum Sean Edgett kepada para staf, dikutip dari The Verge, Senin. Alasannya, saat ini langkah hukum soal pembatalan pembelian masih berlangsung.
"Mengingat saat ini langkah hukum masih berlangsung, kalian sebaiknya menahan diri mencuit, Slack, atau membagikan komentar apa pun soal kesepakatan merger," kata Edgett dalam memo kepada karyawan.
Elon Musk pekan lalu tiba-tiba menyatakan ingin membatalkan pembelian Twitter karena perusahaan media sosial tersebut "gagal atau menolak" memberikan informasi soal jumlah akun palsu di platform.
Ketua dewan Twitter melalui akun resminya menyatakan akan menempuh langkah hukum untuk peristiwa ini.
Tidak lama setelah pengumuman pembatalan, karyawan Twitter beramai-ramai mengungkapkan ekspresi mereka di mikroblog tersebut.
Amir Shevat, yang bekerja di divisi pengembangan produk Twiter, mencuit "akhir musim pertama - menggantung sekali...".
Karyawan Twitter lainnya mengibaratkan rencana bisnis ini seperti sirkus. Lainnya berpendapat bahwa Musk tidak bisa berkata "nggak" lalu pergi begitu saja.
Baca juga: Elon Musk buka "polling" ubah kantor Twitter jadi rumah bagi para tunawisma
Baca juga: Donald Trump akan diwajibkan secara hukum untuk unggah konten di Truth Social lebih dulu
Berita Lainnya
Erick Thohir ajak masyarakat doakan Garuda Muda lolos ke Olimpiade Paris
02 May 2024 17:02 WIB
Warga Malaysia ini masuk Indonesia secara ilegal, ini yang dilakukan Kemenkumham Riau
02 May 2024 16:58 WIB
BMKG sebut gelombang panas Asia tidak terdampak di Indonesia
02 May 2024 16:45 WIB
Mendag Zulkifli Hasan minta importir percepat suplai untuk tekan harga gula
02 May 2024 16:40 WIB
BPS catat inflasi pada Lebaran 2024 lebih rendah dari tahun-tahun lalu
02 May 2024 16:30 WIB
Program Kartu Prakerja raih penghargaan Wenhui Awards dari UNESCO
02 May 2024 16:15 WIB
Puan Maharani ajak dukung kemajuan ekosistem pendidikan pada Hardiknas 2024
02 May 2024 15:54 WIB
ADB dorong pemerintah di Asia dan Pasifik dukung kesejahteraan penduduk lanjut usia
02 May 2024 15:32 WIB