Menuju Negara Percontohan Kerukunan Umat Beragama

Minggu, 26 Mei 2013 21:47 WIB

Pekanbaru, (antarariau.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhir bulan ini akan menerima penghargaan dari LSM "The Appeal of Conscience Foundation" di Amerika Serikat karena dianggap berhasil menjaga kerukunan umat beragama.

Tokoh Agama di Provinsi Riau,Mahdini kepada Antara di Pekanbaru, Minggu, mengatakan, penghargaan tersebut menandakan bahwa selama kepemimpinan SBY dalam kurun waktu nyaris sepuluh tahun terakhir, telah benar-benar berhasil menjaga toleransi masyarakat.

"Baik itu toleransi dalam beragama, maupun toleransi dalam beradat dan berbudaya. Serta toleransi dalam berdemokrasi," kata Mahdini.

Penghargaan tersebut menurut dia, bukan hanya penghargaan terhadap Presiden RI, namun juga menjadi kebanggan bagi bangsa ini.

Sangat diharapkan, kedepannya Indonesia bisa menjadi negara percontohan bagi negara - negara lainnya di dunia tentang kerukunan umat dalam beragama, beradat istiadat, serta kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan pandangan.

Mahdini yang kini juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Wilayah Riau mengatakan, pihaknya sangat mendukung penghargaan tersebut untuk SBY karena memang telah berupaya keras dalam "memupuk" kebersamaan antar-umat.

"Kami mendukung award tersebut juga karena memang ada kerukunan yang terbina selama ini," katanya.

Memang, demikian Mahdini, dalam menjaga kerukunan umat beragama, terlebih di Indonesia yang juga 'dipenuhi' dengan 'warna' ragam suku dan ras, tidaklah mudah.

"Gesekan-gesekan" hingga mendatangkan konflik antar-umat tersebut menurut dia juga kerap terjadi. Namun, kata dia, ragam upaya juga telah dilakukan hingga akhirnya konflik tidak meluas dan ini adalah keberhasilan sesungguhnya.

Menurut dia, "gesekan-gesekan" di tengah masyarakat tidak akan bisa dihindari, namun diupayakan agar konflik tersebut tidak meluas sehingga tidak terjadi huru-hara di sana-sini.

"Mungkin, hal ini lah yang telah dilakukan presiden kita hingga layak untuk mendapatkan penghargaan dari pihak asing yang benar-benar menaruh simpatiknya kepada bangsa ini melalui SBY," katanya.

Menurut Mahdini, pluralisme agama merupakan fenomena yang tidak bisa dihindari adanya dan setiap agama muncul dalam lingkungan yang plural.

Jika pluralisme agama tersebut tidak disikapi secara tepat, kata dia, maka akan menimbulkan problem dan konflik antarumat beragama, dan kenyataan ini telah terjadi pada agama-agama monotheis.

"Untuk mencari solusi konflik antar-umat beragama perlu adanya pendekatan-pendekatan yang tepat. Salah satunya adalah dengan pendekatan dan menanamkan indahnya kebersamaan. Hal ini yang secara tidak langsung telah dilakukan SBY," katanya.

Hal itu menurut dia sudah menjadi contoh jelas bahwa selama ini pemerintah telah mengutamakan upaya dalam penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia.

"Kedepannya, diharapkan rasa kebersamaan dan nasionalisme ini dapat lebih ditingkatkan hingga 'gesekan-gesekan' antarumat dapat terminimalisasi dengan sendirinya," kata dia.

Mudah-mudahan pula, kata Mahdini, penghargaan yang akan diterima Presiden SBY tersebut kedepannya dapat menjadi awal dari semakin eratnya rasa kebersamaan dan nasionalisme di negara ini.

"Jika hal tersebut terealisasi, maka bangsa ini tidak hanya layak dalam bentuk penghargaan, namun layak secara nyata menjadi negara perncontohan bagi negara-negara di dunia," katanya.

Penghargaan Terlambat

Pengamat Hukum dan Sosial dari Universitas Islam Riau (UIR), Syahrul Akmal Latif, mengatakan, penghargaan yang akan diterima SBY tersebut merupakan penghargaan yang terlambat diberikan oleh dunia melalui Amerika.

Sepantasnya, penghargaan itu telah diberikan sejak lama untuk bangsa ini. Karena bangsa ini telah sejak lama dihuni oleh lima agama yang sepanjang sejarah, dapat rukun dan damai," katanya.

Pancasila yang menjadi landasan ideologi bangsa ini menurut dia adalah faktor utama negara ini selalu damai meski "dihuni" oleh lima agama dan ragam suku.

Sekedar mengingatkan, bahwa Pancasila memiliki lima pedomana dengan dilengkapi sebanyak 36 butir-butir penting.

Sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, kemudian Kemanusiaan Yang Adil dan Beradap, dan Persatuan Indonesia.

Sila keempat yakni Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan atau Perwakilan. Sila kelima yakni Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Mungkin, demikian Syahrul, mengapa penghargaan ini sempat terhambat hingga terlambat diberikan, salah satu faktornya adalah ideologi yang sebelumnya memang sempat diguncang dengan ragam fenomena.

"Salah satunya adalah kabar terkait maraknya aksi-aksi terorisme di negara ini. Kemudian perkembangan partai politik yang begitu pesat hingga idealisme sempat semakin terkikis," katanya.

Secara tidak langsung, demikian Syahrul, 'lunturnya' rasa idealisme tersebut juga menggoyahkan ideologi bangsa. Namun Pancasila, tetap 'kokoh' dengan lima silanya dan 36 butir yang telah lekat dengan bangsa ini.

Perlahan, kata dia, stabilitas nasional kembali terpelihara dengan baik hingga Indionesia kembali menjadi bangsa yang berhasil menjaga kerukunan antarumat beragama.

"Bayangkan saja, di negara ini terdapat lima agama yang tentunya sangat jarang dimiliki oleh bangsa-bangsa lainnya di dunia. Selain itu, perbedaan suku dan adat istiadat yang begitu banyak. Namun bangsa ini tetap 'kokoh' mempertahankan sila-sila yang menjadi ideologi mengakar," katanya.

Kedepan, kata Syahrul, sangat diharapkan pemerintah dapat lebih menanamkan rasa nasionalisme kepada rakyatnya sehingga keutuhan ideologi dapat lebih terjaga.

Seluruh pihak, menurut dia, sepantasnya saling menjaga rasa kebersamaana guna mempertahannya ideologi yang sempat 'diserang' oleh berbagai pihak yang 'iri' dengan fenomena kerukunan antarumat beragama di negara ini.

"Ketika hal itu bisa dikendalikan, maka Indonesia sangat layak untuk menjadi negara percontohan bagi bangsa-bangsa lainnya sebagai negara dengan keharmonisan yang luar biasa indah," katanya.

Sesungguhnya pula, kata dia, dis-integrasi antarumat yang sebelumnya sempat terjadi, adalah sebuah fenomena politis dimana ada pihak-pihak yang tidak menginginkan bangsa ini aman dan tentram.