PM Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan oposisi akan tandatangani pakta kerja sama

Kuala Lumpur (ANTARA) - Koalisi Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob dan kubu oposisi utama akan menandatangani pakta kerja sama pada Senin untuk memastikan stabilitas politik selama pandemi COVID-19.

Langkah itu juga dinilai dapat membantu Ismail Sabri jika ada mosi tidak percaya dari parlemen.

Baca juga: Oposisi Malaysia tolak tawaran kerja sama politik Perdana Menteri Muhyiddin

Ismail Sabri diangkat bulan lalu sebagai perdana menteri Malaysia ketiga dalam beberapa tahun dengan dukungan suara di parlemen yang hanya sedikit lebih banyak.

Raja telah memintanya untuk menghadapi mosi percaya untuk membuktikan bahwa ia memiliki dukungan mayoritas di parlemen.

Parlemen dijadwalkan bersidang mulai Senin tetapi belum ada tanggal yang ditetapkan untuk voting mosi tidak percaya.

Dalam pernyataan bersama pada Minggu (12/9) malam, perwakilan pemerintah dan koalisi oposisi Pakatan Harapan pimpinan Anwar Ibrahim mengatakan mereka telah sepakat untuk fokus pada "inisiatif dan reformasi transformasi."

Baca juga: Berusia 92 Tahun, Mahathir Muhammad Calonkan Diri Jadi PM Malaysia

"Semua pihak telah sepakat bahwa MoU ini bertujuan untuk mengembalikan stabilitas politik negara untuk memerangi pandemi COVID-19 dan menghidupkan kembali perekonomian melalui kerja sama bipartisan," kata mereka.

Pakta tersebut sesuai dengan tawaran Ismail Sabri pada Jumat (10/9) untuk memulai reformasi politik, termasuk undang-undang baru yang mencegah pembelotan dan membatasi masa jabatan perdana menteri hingga 10 tahun, dalam rangka memenangi dukungan oposisi bagi pemerintahannya.

Tawaran Ismail Sabri juga mencakup: kesepakatan bipartisan pada setiap RUU yang akan dibahas di parlemen, masukan dari partai oposisi di Majelis Pemulihan Nasional, dan segera menurunkan usia minimal pemilih dari 21 menjadi 18.

Baca juga: Wakil PM Malaysia Wan Azizah nyatakan turut berduka dengan banjir di Indonesia

Dia juga mengatakan pemimpin oposisi akan diberikan remunerasi dan hak istimewa yang sama dengan menteri kabinet.

Malaysia telah mengalami ketidakstabilan politik sejak Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO), partai berkuasa selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan, kalah dalam pemilihan 2018 akibat tuduhan korupsi di mana-mana.

Sejak itu dua pemerintahan telah runtuh dan penunjukan Ismail Sabri mengembalikan peran perdana menteri kepada UMNO.

Sumber: Reuters