Transportasi PON Berhasil Menghemat Puluhan Miliar

Senin, 17 September 2012 14:00 WIB

Pekanbaru, (antarariau) - Panitia Besar (PB) PON XVIII 2012 berhasil menghemat penggunaan dana hingga puluhan miliar dari anggaran bidang transportasi dengan cara mengubah sistem kerja.

"Dari anggaran transportasi yang semula Rp42 miliar, kami bisa menghemat sehingga penggunaan jadi sekitar Rp15 miliar," kata Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Riau, Surya Maulana, kepada ANTARA di Pekanbaru, Senin.

Ia menjelaskan, penghematan itu paling besar berasal dari sewa bus untuk kontingen atlet. Jumlah bus yang semula dianggarkan sebanyak 300 unit, lanjutnya, bisa dipangkas hingga setengahnya.

"Jumlah bus yang awalnya disewa 300, bisa dikurangi jadi sekitar 150 unit saja. Jumlah itu sangat turun banyak untuk penghematan," katanya.

Menurut dia, pemangkasan biaya bisa dilakukan karena mengganti sistem transportasi untuk kontingen. Caranya dengan setiap bus terus bergerak (mobile) melayani kontingen, dengan begitu tidak setiap kontingen ditunggu dengan satu bus.

"Setiap bus terus mobile, tidak ada bus yang nganggur. Pembayaran juga dilakukan setelah ada penggunaan bus jadi makin hemat," ujarnya.

Selain itu, ia mengatakan panitia bidang transportasi juga mampu menghemat dari penyewaan alat komunikasi HT (handy talky). Alat tersebut untuk memudahkan komunikasi panitia, apalagi dengan adanya 1.000 tenaga honorer di bidang transportasi.

"Awalnya dianggarkan pembelian HT sampai Rp2 miliar, tapi saya mengubahnya dengan sistem sewa jadi hanya dikeluarkan biaya sekitar Rp200 juta," ujarnya.

Dengan adanya penghematan itu, Surya mengatakan Bidang Transportasi PB PON Riau bahkan bisa mensuport pendanaan untuk pembukaan PON XVIII/2012.

"Kami bisa melakukan subsidi silang," ujarnya.

Menurut dia, pada prinsipnya PB PON Riau memang harus efisien dalam penggunaan anggaran PON XVIII. Apalagi, ia menilai banyak proyek yang sangat rentan bermasalah dengan hukum terutama untuk urusan pengadaan barang.

"Pokoknya jangan sampai kita tak bisa mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, nanti kita bisa berurusan sama KPK," kata Surya.