Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi dari pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas produk digital yang dijual kepada pelanggan di Indonesia terhadap penerimaan negara telah mencapai Rp2,25 triliun per 16 Juni 2021.
Sri Mulyani menyebutkan realisasi Rp2,25 triliun tersebut merupakan hasil dari pungutan oleh 50 pelaku usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektonik (PMSE) dan dua penyetoran PPN PMSE.
Baca juga: Bank Dunia rekomendasikan empat kebijakan agar RI mampu bangkit dari krisis
“Penerimaan yang dikumpulkan Rp2,25 triliun. Ini adalah produk digital seperti streaming dan lain-lain,” katanya dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin.
Sri Mulyani merinci nilai Rp2,25 triliun tersebut meliputi setoran tahun 2020 sebesar Rp0,73 triliun dan setoran tahun 2021 sebesar Rp1,52 triliun.
Sementara itu, ia mengatakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk 75 PMSE sebagai Pemungut PPN PMSE hingga Juni 2021 yang terdiri dari enam penunjukan pada Juli 2020 dan 10 penunjukan pada Agustus 2020.
Kemudian 12 penunjukan pada September 2020, delapan pada Oktober 2020, 10 pada November 2020, dan enam penunjukan pada Desember 2020.
Selanjutnya, dua pada Januari 2021, empat pada Maret 2021, delapan pada April 2021, delapan pada Mei 2021 dan dua penunjukan pada Juni 2021.
"Dengan era digital yang makin menjadi suatu platform dalam kita berinteraksi maka kita perlu melakukan kesetaraan pemungutan PPN antara produk digital dalam negeri dan luar negeri,” jelasnya.
Baca juga: Beri stimulus, Pemkab Karawang hapus denda 11 jenis pajak termasuk reklame
Baca juga: Pemerintah diminta untuk cari alternatif lain tingkatkan rasio pajak
