Jakarta (ANTARA) - Seorang legislator di Rusia mengusulkan untuk memblokir Zoom karena distributor platform konferensi video tersebut ingin berhenti menjual langganan ke institusi pemerintah di sana.
Reuters mengutip kantor berita RIA, bahwa usulan tersebut berasal dari Alexander Bashkin dari Partai Rusia Bersatu saat berbicara di parlemen.
"Rusia bukan advokat sanksi, tapi, jika Zoom memiliki keputusan seperti itu untuk hubungan institusi pemerintah dan perusahaan, maka blokir layanan mereka di negara kita mungkin langkah yang simetris, resiprokal," kata Bashkin.
Amerika Serikat beberapa waktu lalu menuduh Rusia ikut campur dalam pemilihan umum dan terlibat sejumlah peretasan, yang dibantah Moskow.
Sementara itu, Rusia belakangan ini menargetkan perusahaan internet asing jika mereka gagal menghapus konten yang dilarang negara tersebut.
Koran Rusia, Kommersant, menuliskan Zoom Video Communications Inc melarang distributor mereka menjual layanan ke institusi dan perusahaan milik pemerintah, berdasarkan surat untuk RightConf, distributor Zoom di wilayah Rusia.
RightConf tidak berkomentar atas temuan ini.
Sementara perwakilan Zoom menyatakan mereka sedang memperbarui pendekatan di wilayah tersebut dan konsumen yang sudah menggunakan Zoom, baik pemerintah maupun swasta, tetap bisa mengakses layanan mereka.
Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov saat memberikan keterangan tentang Zoom tidak menyebut soal rencana larangan aplikasi tersebut.
"Secara umum, kami merasa menyesal dan bingung mengapa institusi pemerintah Rusia dan pendidikan tinggi sekarang kehilangan kesempatan untuk memperpanjang kontrak dan membuat kontrak baru," kata Peskov.
Kremlin menggunakan Zoom untuk pertemuan internasional, Presiden Vladimir Putin disebut jarang menggunakan Zoom karena ada alternatif lain di sana, Reuters dikutip Kamis.
Baca juga: Zoom hadirkan fitur baru untuk tendang para pengganggu atau "Zoombombers"
Baca juga: Mirip Zoom, Microsoft perluas jumlah peserta yang tampil hingga 49 orang
Penerjemah: Natisha Andarningtyas
Berita Lainnya
Mensos-Menko Pemberdayaan Masyarakat percepat nol kemiskinan ekstrem di Indonesia
18 December 2024 17:19 WIB
Kemenag berhasil raih anugerah keterbukaan informasi publik
18 December 2024 17:00 WIB
Dokter menekankan pentingnya untuk mewaspadai sakit kepala hebat
18 December 2024 16:37 WIB
Indonesia Masters 2025 jadi panggung turnamen terakhir The Daddies
18 December 2024 16:28 WIB
Menko Pangan: Eselon I Kemenko Pangan harus fokus pada percepatan swasembada pangan
18 December 2024 16:13 WIB
ASEAN, GCC berupaya perkuat hubungan kerja sama kedua kawasan
18 December 2024 15:57 WIB
Pramono Anung terbuka bagi parpol KIM Plus gabung tim transisi pemerintahan
18 December 2024 15:51 WIB
Pertamina berencana akan olah minyak goreng bekas jadi bahan bakar pesawat
18 December 2024 15:12 WIB